JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi umum dan pengurangan masa pidana umum kepada 176.984 narapidana (napi) dan anak binaan dalam rangka HUT ke-79 RI. Sebanyak 2.618 napi kasus korupsi termasuk dalam daftar penerima remisi tersebut.

Dikutip dari Tempo.co, menanggapi pemberian remisi terhadap ribuan napi korupsi tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Mawarta, mengatakan, pemberian remisi bagi para pelaku kejahatan luar biasa itu mencederai rasa keadilan masyarakat.

"Dalam beberapa kasus, remisi atau pembebasan bersyarat itu betul sangat menciderai rasa keadilan masyarakat," ujar Alexander, usai upacara HUT ke-79 RI di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Sabtu (17/8/2024).

Dituturkan Alexander, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat membuat masa hukuman badan para terpidana banyak terpangkas.

"Misalnya orang dihukum 7 tahun, baru 2 tahun sudah dapat pembebasan bersyarat," tuturnya.

Remisi dan pembebasan bersyarat itu membuat pelaku tindak pidana korupsi tidak jera. Sebab, remisi bisa mengurangi tambahan pidana bagi terpidana yang tak membayar uang pengganti dalam jumlah cukup besar.

"Ini kan artinya enggak menimbulkan penjeraan," kata Alexander.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi umum dan pengurangan masa pidana umum dalam rangka HUT RI ke-79.

"Pemberian remisi ini bukan sekadar hadiah pemerintah, melainkan bentuk apresiasi kepada warga binaan yang berkomitmen mengikuti program pembinaan," ujar Menteri Hukum dan HAM, Yassona H. Laoly, dalam upacara peringatan kemerdekaan di kantor Kemenkumham pada Sabtu.

Remisi umum ini diberikan kepada 176.984 napi dan anak binaan. Dari jumlah tersebut, 172.678 narapidana mendapatkan pengurangan sebagian masa pidana, 3.050 napi bebas, 1.256 anak binaan diusulkan menerima pengurangan masa pidana umum (PMPU), serta 41 anak binaan bebas.

Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Deddy Eduar Eka Saputra, membeberkan, 2.618 napi kasus tindak pidana korupsi (tipikor) mendapatkan remisi.

"(Narapidana) tipikor 2.618 orang," ujarnya saat dikonfirmasi Tempo, Sabtu.

Selain napi korupsi, yang mendapatkan remisi umum saat HUT ke-79 RI adalah napi kasus terorisme sebanyak 102 orang dan narkotika sebanyak 86.500 orang. Ada napi tindak pidana lainnya, namun tidak dijabarkan jumlahnya oleh Deddy.***