PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Husaimi Hamidi meminta Pemerintah untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, bukan malah yang melakukan 'suap'.

Hal itu dia sampaikan usai menampung aspirasi masyarakat di 12 titik resesnya, dimana ada masyarakat yang mendapatkan isu bahwa ada 'suap' dalam penerimaan bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH).

"Isu di masyarakat begitu, jadi saya bilang kalau ada yang punya bukti kasih ke saya, sayangnya tidak ada bukti," ujar Politisi PPP ini kepada GoRiau.com, Rabu (30/12/2020).

Sebenarnya, kata Ketua Komisi III DPRD Riau ini, dirinya pernah mengingatkan Pemerintah dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar), dimana dia meminta supaya jangan ada 'suap' dalam pemberian bantuan.

"Saya maunya kita memberi bantuan kepada yang membutuhkan itu dapat pahala, bukan malah dapat dosa. Kalau sampai ada yang membayar untuk dapat bantuan, itu sudah pasti bukan orang miskin,"  tuturnya.

Lebih jauh, dia meminta Dinas untuk betul-betul melakukan verifikasi di lapangan terkait peruntukan RSLH ini, bukan hanya sekedar menerima data dari pihak setempat. Sebab, dia tak ingin ada kecemburuan ada di tengah masyarakat nantinya.

Dia bahkan meminta dinas melaporkan kepada dia jika ada kader partai maupun pengurus Partai PPP yang mampu namun menerima RSLH, dia siap memberi sanksi kepada orang tersebut karena sudah bersikap tidak jujur.

Selain RSLH, Husaimi berharap supaya pemerintah bisa menambah kuota bantuan yang sifatnya langsung ke masyarakat, seperti bantuan bibit sawit, alat tangkap ikan, dan bantuan hibah ternak.

"Dan lagi-lagi saya menerima permintaan hibah rumah ibadah, saya berharap 2022 ini bisa dianggarkan lagi, karena kan waktu Pilkada, Pak Gubernur mau menjadikan masyarakat Riau sebagai masyarakat agamis," tutupnya.***