PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk betul-betul merealisasikan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada para petani.

Politisi PDIP yang juga Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Rokan Hulu ini, mengatakan, persoalan yang paling mendasar adalah proses birokrasi yang lambat dan panjang.

Disamping itu, kata Poti, pemerintah daerah juga belum maksimal dalam memberikan pembinaan kepada para petani, dimana pemerintah hanya sekedar mengumumkan saja, namun jarang memberi pembinaan sampai ke tahap pencairan dana.

"Masih banyak yang belum mengerti, yang banyak tahu itu kelompok kemitraaan, target PSR ini kan petani yang pola swadaya, mereka hsrus bisa menikmati itu. Pemerintah juga harus mengintervarisir daerah mana yang perlu dilakukan peremajaan," kata Poti, Minggu (21/11/2021).

Inventarisasi daerah ini, sambung Poti, sangat diperlukan mengingat banyaknya kebun sawit yang masuk dalam kawasan hutan. Sehingga, prioritas utama adalah kebun yang belum masuk kawasan hutan.

"Mencari kebun sawit satu hamparan itu kan susah, makanya inventarisasi ini sangat penting. Kita jangan bicara yang dalam kawasan hutan dulu, yang di luar kawasan hutan saja masih ada yang belum," tuturnya.

Makanya, sambung Poti, SDM yang mengurus ini juga harus lebih diperbanyak, sebab komoditas sawit harus betul-betul diberi perhatian serius.

"Kalau nunggu masyarakat tak akan ada itu, pemerintah harus hadir memberi kepastian kepada masyarakat," tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Sugianto, mengatakan percepatan PSR merupakan tanggungjawab semua pihak, bahkan sebagai wakil rakyat dia terus aktif mensosialiasikan program ini kepada masyarakat, mulai dari Siak, Pelalawan, hingga Kuansing.

Berdasarkan pengamatannya, Sugianto, menilai sosialiasi menjadi adalah hal yang perlu dibenahi. Sebab, dia melihat banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi utuh terkait program ini.

"Jadi, pas saya turun di beberapa daerah, ternyata banyak masyarakat yang tak paham dengan ini, misalnya mereka khawatir tidak punya lagi penghasilan, tapi saya beri pemahaman, mereka langsung antusias," ujar Sugianto, Senin (8/11/2021)

Realiasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Riau sendiri nampaknya mustahil untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  Pasalnya, hingga bulan ini program tersebut belum mencapai 10 persen.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau melalui Ketua Tim Percepatan PSR, Eko Siallagan, mengungkapkan dari anggaran total 26.500 hektar yang disiapkan, baru sekitar 400 hektar lebih yang mendapatkan dana tersebut.***