PEKANBARU - Anggota Komisi II DPRD Riau, Marwan Yohanis angkat bicara terkait rencana Gubernur Riau, Syamsuar yang akan mengajukan pinjaman Rp 2,5 T ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Dikatakan Politisi Gerindra ini, semua negara di dunia sibukkan dalam menghadapi Covid-19, dan tidak hanya sebatas kesehatan tapi juga ke perekonomian. Di Indonesia sendiri, mulai dari APBN, APBD hingga Anggaran Dana Desa (ADD) dialihkan ke Covid-19.

"Artinya, disamping memberi penanganan kesehatan, ekonomi juga harus tetap berjalan," ujar Marwan, Jumat (8/1/2021).

Terkait Gubernur yang mau meminjam uang ke SMI untuk infrastruktur, Marwan menganalogikan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meminjam uang ke bank dan kemudian membeli rumah dan kendaraan, kemudian membayar cicilan utang dengan pemotongan gaji.

"Tapi kalau pegawai ini meminjam untuk membangun warung atau kebun, mungkin darisana dia bisa bayar cicilan, karena ada nilai ekonominya. Kira-kira kalau pemerintah ngutang untuk bangun jalan, berapa sih nilai ekonominya?" tambahnya.

Infrastruktur, sambung Marwan, memang bagus, tapi jangka waktu pengembaliannya cukup lama, sementara di tengah himpitan ekonomi sekarang, pemerintah harus bergerak cepat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Kondisi sekarang kita butuh kantong-kantong ekonomi baru. Kita syukuri saja apa yang ada, jangan dipaksakan mengutang untuk infrastruktur di kondisi begini. Uang APBD kan ada Rp 10 T, kita membangun dari sana saja," ujarnya.

Kalaupun anggaran itu masih tidak cukup, Marwan mengharapkan Gubernur bisa meminta jajarannya untuk kreatif mencari dana, salah satunya ke pemerintah pusat. Tapi, bukan dalam bentuk utang melainkan dalam bentuk bantuan pembangunan.

"APBN kita sangat banyak, biar saja pemerintah pusat yang membangun, kita yang membangun sumber ekonomi di sekitarnya. Sumatera Barat (Sumbar) itu bisa bangun kelok 9, kenapa kita tak mau belajar dari sana? kalau tak bisa membuat hal baik, setidaknya kita bisa mencontoh ke yang sudah baik, insyaAllah kita akan baik kedepannya," jelasnya.

Jika hidup dengan utang, lanjut Marwan, sama artinya dengan menggali lubang dan akhirnya lubang tersebut yang akan membawa kita terperosok. Makanya, dia secara pribadi menolak jika Pemprov tetap ingin mengajukan utang.

"Saya paham semua pemimpin mau pembangunan di masa kepemimpinan dia berjalan cepat, supaya dia bisa klaim pembangunan dan dianggap berhasil. Tapi kalau membangun modal ngutang, itu bukan berhasil, tapi malah meninggalkan warisan utang ke pemimpin selanjutnya," katanya.

Daripada mengutang, Marwan lebih menyarankan supaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, termasuk memangkas anggaran perjalanan dinas. Karena dalam ilmu berdagang, untuk menaikkan keuntungan tidak harus meningkatkan penjualan. 

"Kalau kita bisa menekan cost Rp 1, itu sama dengan menaikkan keuntungan Rp 1. Silahkan pemerintah tekan anggaran mana yang dianggap belum prioritas," tuturnya.

Memang efisiensi ini tidak mungkin mencapai angka Rp 2,5 T, tapi setidaknya pemerintahan sekarang tidak perlu mewariskan utang kepada pemerintahan selanjutnya.

"Saya tidak bangga dengan siapapun yang kalau membangun dengan utang. Karena itu akan mewariskan ke pemerintah berikutnya. Kita ini diberi dua kekuatan, yaitu akal dan nafsu, jangan terlalu ikuti nafsu tanpa mempertimbangkan resikonya kedepan," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto juga mengaku heran dengan Pemprov Riau yang mengusulkan peminjaman hutang ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp2,5 triliun untuk infrastruktur.

Padahal, pada pertemuan terakhir dengan perwakilan fraksi DPRD Riau, Gubri menyampaikan bahwa akan melakukan pinjaman yang dimaksudkan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke daerah.

"Awalnya disampaikan ke kita akan ada usulan peminjaman, persentase ke infrastuktur itu kecil, kecenderungannya tentu ke BLT, bantuan perekonomian rakyat seperti pertanian, dan sosial, modal usaha dan sebagainya," kata Ade Agus.

"Yang paling penting, apakah PEN itu digunakan untuk infrastruktur itu sudah benar? PEN itu kan untuk agar tak terjadi resesi ekonomi. Bukan hanya Riau yang mengajukan pinjaman itu, hampir seluruh provinsi, namun yang beda peruntukannya saya lihat memang Riau saja, yang lain mayoritas fokusnya ke ekonomi masyarakat," kata Ade Agus.***