PEKANBARU - Saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau dalam rangka Pidato Sambutan Gubernur Riau Syamsuar Periode 2019-2024, Senin (11/3/2019). Syamsuar didampingi Wakil Gubernur Riau Edy Nasution, memaparkan 10 permasalahan pembangunan di Provinsi Riau.

Dihadapan Ketua DPRD Riau Septina dan Wakil Ketua DPRD Sunaryo, serta anggota dewan lainnya dan undangan, hal pertama yang dibahas Syamsuar mengenai masih terdapatnya kesenjangan kualitas Sumber Daya Manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Riau yang diukur dari capaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kabupaten/kota.

"Terdapat 7 kabupaten/kota IPMnya berada dibawah rata-rata Provinsi (71,79), yaitu Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Syamsuar.

Yang kedua dikatakan mantan bupati dua periode ini, masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat, seperti jalan dan jembatan, air bersih dan air minum, air limbah dan sampah, dan elektrifikasi.

"Yang ketiga indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang masih rendah. IKLH Provinsi Riau, terendah di Pulau Sumatera dan masuk dalam kategori sangat kurang. Rendahnya IKLH disebabkan menurunnya daya dukung dan daya tampung ekosistem air, tanah dan udara. Selain itu degradasi dan deforestrasi hutan dan lahan gambut cukup tinggi, termasuk perubahan tata guna, fungsi hutan dan lahan gambut, serta okupasi kawasan konservasi," ungkap Syamsuar.

Keempat, masih tingginya tingkat abrasi di wilayah pesisir dan sungai terutama di Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang dan Pulau Rupat, yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Karena gelombang laut yang begitu besar pada musim tertentu, sambung Syamsuar.

"Kelima, masih terdapatnya permasalahan tapal batas antar kabupaten/kota yang masih belum terselesaikan," ujarnya.

Keenam, masih dikatakan Syamsuar kepada GoRiau.com, rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau periode 2011-2017 mengalami penurunan.

"Walaupun nilai PDRB Harga Konstan Provinsi Riau menempati nomor 6 secara Nasional, namun tingkat pertumbuhannya berada pada posisi terbawah, yaitu nomor 33 dari 34 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi perhatian serius bagi kami (Syamsuar - Edy Nasutio) dalam peningkatan ekonomi Riau," terang Syamsuar.

Ketujuh, dilanjutkannya, masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Riau. Untuk tingkat kemiskinan masih diatas 5 persen, yaitu 7,41 persen atau 514.620 jiwa penduduk Riau berada di bawah garis kemiskinan, dan jumlah persentase miskin tinggi terdapat pada sub sektor perkebunan.

"Kedelapan, masih rendahnya ketahanan pangan daerah. Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan. Hal itu dapat dilihat dari produksi beras Provinsi Riau tahun 2013-2017 menurun sebesar 3,65 persen per tahunnya," kata Syamsuar lagi.

Kesembilan, masih rendahnya pengelolaan potensi budaya melayu dan pariwisata. Masih belum optimalnya pelestarian budaya khususnya budaya melayu. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya jumlah karya seni budaya yang direvitalisasi dan dinventarisasi.

"Yang terakhir kesepuluh, masih rendahnya kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara) dan pelayanan publik. Pemasalahan kepagawaian di Provinsi Riau saat ini adalah menyangkut pada masih belum optimalnya manajemen pelayanan ASN dan pembinaan ASN," tegas Syamsuar. ***