JAKARTA - Sungguh ironis, di negara yang nyaris 90 persen penduduknya beragama Islam, anggota pasukan pengibar bendera pusakanya (paskibraka) 2024 diharuskan melepaskan busana muslimahnya saat dikukuhkan sebagai anggota paskibra oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Selasa (13/8/2024).

Sehingga, saat pengukuhan tersebut tidak satupun anggota paskibraka 2024 yang putri menggunakan jilbal. Padahal, ada 18 anggota paskibraka yang sudah menggunakan jilbab sebelum terpilih menjadi anggota paskibraka. Bahkan ada yang sudah berhijab sejak taman kanak-kanak (TK).

Dikutip dari Kompas.com, Rahma Az Zahra, anggota paskibraka asal Provinsi Jambi, termasuk yang sudah berhijab sejak TK. Jeffri Ambros, ayah Rahma, mengaku sangat kecewa dengan kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mengharuskan para peserta paskibraka melepas jilbab.

"Tidak ada aturan soal buka jilbab. Yang kami tanda tangani cuma surat izin dari orangtua," kata Ambros melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (15/8/2024).

Ambros menjelaskan, selama seleksi sampai terpilih, tidak ada larangan memakai hijab. Namun dia mengaku tak mengetahui jika ada peraturan yang diteken anaknya ketika pembinaan di Cibubur, perihal pengenaan jilbab.

Padahal tahun sebelumnya, kata Ambros, yang melakukan pembinaan para anggota paskibraka juga BPIP, namun tidak ada larangan mengenakan hijab.

"Kok tahun ini ada peraturan keseragaman yang membuat gaduh negeri, saya kecewa dengan peraturan yang dibuat BPIP mengenai keseragaman," ungkap dia.

Ambros berharap, pada hari pengibaran bendera, tidak ada anak-anak yang melepas jilbab, karena itu bagian dari hak asasi manusia (HAM). Jangan sampai negara mendiskriminasi seseorang terkait agamanya.

Ambros menambahkan, putrinya sudah memakai hijab sejak TK). Setiap mengikuti kegiatan, termasuk Bujang Gadis 2023, tak pernah sekalipun membuka jilbabnya.

"Kalau Rahma di rumah juga tak mau lepas jilbab. Kami orangtua juga melarang dia kalo lepas jilbab," ungkap dia.

Ketua BPIP belakangan bilang tidak memaksa anak-anak untuk melepas hijab, tetapi mereka membuat peraturan. Sehingga ada indikasi memaksa anak-anak paskibraka untuk melepas jilbab.

"Aturan itu bentuk paksaan, karena kalau mereka tetap memakai hijab, bisa diberi sanksi karena melanggar peraturan kan, Bang," kata Amros.

Dengan adanya aturan tersebut, Amros khawatir, anaknya akan mendapat sanksi. Maka Amros meminta agar peraturan melepas jilbab itu dihapuskan.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, sebelumnya menjelaskan, tidak ada pemaksaan terhadap para Paskibraka Nasional Tahun 2024 untuk melepaskan jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo di IKN. Yudian Wahyudi menyebutkan, 18 anggota paskibraka melepas jilbabnya secara sukarela karena mengikuti aturan.

"Penampilan paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," kata Yudian dalam keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Ia menegaskan, paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang saka Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Yudian menambahkan, setiap calon anggota paskibraka tahun 2024 melakukan pendaftaran secara sukarela serta telah menandatangani pernyataan soal tata pakaian dan sikap tampang paskibraka.***