JAKARTA – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md, mengajak akademisi untuk menjadi oposisi kritis dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seruan ini mencuat di tengah wacana koalisi permanen yang digaungkan Prabowo untuk partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Mahfud menegaskan bahwa kampus memiliki peran strategis sebagai oposisi yang objektif dalam menilai kebijakan pemerintah. Pernyataan ini ia sampaikan setelah menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) Yogyakarta Ke-6 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (15/2/2025).

"Yang benar dikatakan benar, yang salah ya dikatakan salah. Itulah yang disebut oposisi kritis, kritis dan objektif," ujarnya.

Mahfud menekankan bahwa kritik harus dilakukan secara cerdas dan berbasis fakta, bukan sekadar mencari kesalahan. Menurutnya, tugas oposisi bukan untuk menolak semua kebijakan, melainkan mengawasi agar tidak ada penyimpangan.

"Kalau ada kesalahan, baru kita katakan salah. Tapi kalau orang membuat program, untuk apa disalahkan? Itu hak konstitusionalnya sebagai pemenang pemilu," tambahnya.

Lebih lanjut, Mahfud menyoroti adanya dua kelompok akademisi di kampus, yakni mereka yang fatalis dan tidak peduli terhadap kondisi bangsa serta golongan nihilis yang menilai setiap kebijakan selalu salah.

"Banyak orang di kampus sekarang yang fatalis, berpikir bahwa apapun yang terjadi tidak ada gunanya. Ada juga yang nihilis, selalu menganggap semua kebijakan salah. Tidak boleh begitu. Pasti ada hal baik yang bisa dipertahankan," jelasnya.

Mahfud menegaskan bahwa kampus harus kembali menjalankan perannya sebagai pilar peradaban demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Perguruan tinggi harus mengemban tugas sejarah, yakni menjaga republik ini dengan sebaik-baiknya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengungkapkan bahwa Prabowo menginginkan partai politik dalam KIM Plus tetap solid dalam pemerintahan.

"Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen untuk memperkuat persatuan," ujar Cak Imin di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025) sore.

Menurut Cak Imin, Prabowo menilai persatuan adalah kunci utama keberhasilan pemerintahan. Tawaran tersebut disambut baik oleh PKB sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan.

"PKB menyambut baik ide koalisi permanen ini karena dapat memperkuat stabilitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan," tandasnya. ***