PEKANBARU - Ketua Komisi V DPRD Riau, Eddy A Moh Yatim meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bisa bekerja serius dalam menjamin hak-hak masyarakat atas perusahaan yang beroperasi di Riau.

Sekretaris DPD Demokrat Riau ini mengatakan, dirinya juga mendapat laporan adanya perusahaan tidak menjamin kesejahteraan pekerjanya, bahkan ada perusahaan ekspedisi yang memaksa karyawannya mengundurkan diri.

"Iya, saya dapat laporan perusahaan yang memaksa karyawan mundur, cuma dikasih uang tolak satu bulan gaji, padahal dia sudah bekerja belasan tahun," kata Eddy, Selasa (17/8/2021).

Pemerintah, lanjut Legislator Dapil Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti ini, merupakan pelayanan masyarakat dan harus siap pasang badan untuk para pekerja yang dizolimi oleh perusahaan.

"Pemerintah ini kan tugasnya melayani masyarakat, jangan biarkan rakyat melawan kezolimin perusahaan sendiri," tuturnya.

Sebelumnya, Eddy juga menerima laporan dari salah seorang mantan pekerja di perusahaan ekspedisi tersebut, dimana perusahaan menahan ijazahnya selama dua setengah tahun dan meminta uang tebusan Rp 5 juta.

"Jangankan minta tebusan, menahan ijazah saja itu tidak boleh, itu dokumen resmi. Heran saya sama Disnaker, kok bisa hal-hal seperti ini terjadi di Provinsi Riau. Kita terbuka sama investor, tapi jangan sampai menginjak hak-hak rakyat Riau. Apa gunanya bagian pengaduan kalau sistem yang seperti ini terjadi," tutupnya. ***