SELATPANJANG - Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Meranti (AMPM) menggelar aksi unjuk rasa menuntut Bupati Kepulauan Meranti untuk tidak merumahkan tenaga honorer di kabupaten bungsu di Riau.

Massa memulai aksinya di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, kemudian dilanjutkan ke Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang. Massa sebelumnya bergerak dari titik kumpul di Taman Cikpuan, Jalan Merdeka, Selatpanjang, Senin (10/1/2022).

Saat tiba di Kantor DPRD, massa aksi hanya ditemui oleh ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah. Meski demikian kehadiran Jack sapaan akrab ketua DPRD kabupaten termuda di Riau itu disambut baik oleh massa.

Dalam kesempatan itu, dijelaskan Jack bahwa pihaknya telah meminta Bupati Kepulauan Meranti untuk tidak merumahkan tenaga honorer, karena tentunya akan menimbulkan dampak yang tidak baik.

"Kita juga telah mengirimkan surat kepada bupati, dimana dengan merumahkan pegawai honorer ini bisa berdampak mengganggu kinerja OPD (organisasi perangkat daerah)," jelasnya.

Usai dari DPRD, massa melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Kepulauan Meranti. Mereka menggelar orasi di halaman kantor bupati. Sementara Bupati Muhammad Adil yang hendak ditemui oleh massa sedang tidak berada di tempat alias di luar kota (Selatpanjang), dan dikabarkan sedang di Pekanbaru karena ada pertemuan dengan pihak Bank Riau Kepri.

Karena tak kunjung ditemui oleh bupati, massa kesal hingga melakukan penyegelan pintu pagar masuk kantor tersebut.

"Penyegelan ini hanya sementara, sampai bupati mau menemui kami (massa)," ucap Bobi Iskandar selaku penanggungjawab unjuk rasa, didampingi Zuriyadi Fahmi selaku Kordum aksi dan Firdaus selaku Korlap II serta ratusan massa lainnya.***