PEKANBARU - Para pegawai yang diberi amanah oleh instansi tempatnya bekerja menangani bidang hubungan masyarakat (kehumasan) harus memahami penggunaan hak jawab dan hak koreksi di media massa. Sebab, hak jawab dan hak koreksi bisa memulihkan citra instansi yang sempat tercoreng.

Demikian dikatakan Pemimpin Redaksi Goriau.com Hasan Basril saat menjadi narasumber pada ''Kegiatan Pembinaan Teknis Peningkatan Peran Kehumasan Meningkatkan Citra Instansi'', di aula Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera, di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru, Riau, Senin (20/11/2017).

Pada acara yang dibuka Kepala P3E Sumatera Drs Amral Fery, MSi tersebut, Hasan Basril menjelaskan, hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baiknya. ''Jadi hak jawab hanya boleh dilakukan oleh orang yang dirugikan pemberitaan,'' kata dosen jurnalistik di UIN Suska Riau, Universitas Muhammadiyah Riau dan STISIP Persada Bunda tersebut.

Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media massa, baik tentang dirinya maupun orang lain. ''Jadi, hak koreksi bisa dilakukan setiap orang yang mengetahui telah terjadi kekeliruan berita di media massa, meski pun berita tersebut bukan tentang dirinya,'' sambung alumni Universitas Sumatera Utara (USU) Medan tersebut.

Diterangkan Hasan, kekeliruan pemberitaan di media massa bisa menyebabkan tergoresnya citra instansi. Karena itu harus segera diluruskan menggunakan hak jawab atau hak koreksi. ''Hak jawab dan hak koreksi bisa memulihkan kembali citra instansi yang sempat tergores akibat kekeliruan berita di media massa,'' ucap Koordinator Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru itu.

Lanjut Hasan, pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, sebab merupakan perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni pasal 5 ayat 2 dan 3. Hak jawab dan hak koreksi diberikan pers secara proporsional. ''Proporsional itu maksudnya sesuai dengan bagian berita yang perlu diperbaiki,'' ujar Ketua Majelis Etik Asosiasi Media Siber (AMSI) Wilayah Riau itu.

Penguji di AJI Indonesia untuk Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) ini mengingatkan, bila ada media yang menolak melayani hak jawab atau hak koreksi, maka pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkannya ke Dewan Pers. ''Berdasarkan laporan tersebut, Dewan Pers nantinya akan mengingatkan media bersangkutan untuk memberikan hak jawab atau hak koreksi,'' tukuknya.rls