PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto mendukung langkah Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil yang ingin melakukan pembenahan didalam pemerintahannya, terutama terkait honorer yang menjadi beban keuangan daerah.

Dikatakan Sekretaris DPW PKB Riau ini, persoalan honorer sebenarnya tidak hanya menjadi dilema di Kepulauan Meranti saja, namun hal yang sama juga dialami oleh hampir semua pemerintahan.

"Ketika ini dipaksakan dengan kondisi yang ada, tentu akan membebani APBD. Kalau mereka ini dirumahkan, maka akan mengganggu stabilitas ekonomi juga di tengah masyarakat, karena banyak yang bergantung hidup disana, ini dilemanya," kata Ade, Senin (2/8/2021).

Muhammad Adil secara pribadi, lanjut Ade, sudah pernah mendiskusikan hal ini dengan dia, dan dia memberi masukan supaya dilakukan validasi terhadap keberadaan honorer ini.

"Jangan sampai ada honorer yang tidak bekerja, apalagi honorer fiktif, kita minta supaya itu dibuatkan tim khusus untuk menelusurinya," tuturnya.

Sejatinya, sambung Ade, keberadaan honorer adalah meringankan beban tugas para ASN, supaya pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal. Namun, sangat disayangkan jika honorer yang ada tidak bekerja efektif, apalagi jika ada yang fiktif.

"Antrean untuk menjadi honor ini masih banyak, alangkah perihnya jika gaji honorer terus dibayar, sementara orangnya tidak jelas. Langkah yang diambil bupati ini memang butuh ketenangan dan kajian," imbuhnya.

Sebagai informasi, Muhammad Adil sendiri baru saja menjadi kepala daerah di Kepulauan Meranti setelah masa kepemimpinan dua periode Bupati Irwan Nasir sudah habis.

Terkait kebijakan bupati yang melakukan pengurangan gaji dan sebagainya, Ade menyampaikan supaya pemerintahan bisa mengacu pada peraturan daerah yang ada. Jika gaji tetap dibayarkan seperti biasa, pemerintah akan kesulitan mencari sumber dana untuk membayarnya.

"Karena ini masih transisi, Bupati tentu tahu apa yang akan dia lakukan," katanya.

Komisi I DPRD Riau sendiri saat ini juga tengah melakukan pembenahan di lingkungan honorer, dimana saat ini Komisi I tengah menunggu data honorer di Pemprov Riau, supaya anggaran yang dikucurkan untuk honorer bisa tepat sasaran. ***