BAGANSIAPIAPI - Pemutusan aliran listrik dan penyegelan trafo oleh PT (Persero) PLN Ranting Bagansiapiapi pada Jumat (28/4/2023) lalu di Kantor Dinas PUTR dan BPDB (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Rohil mendapat kritik tajam. Keputusan tersebut dianggap over akting, arogan, dan intoleransi.

Menurut sumber, pemutusan aliran listrik ini merupakan tindakan pertama kali terjadi pada Dinas Instansi di lingkungan Pemkab Rohil sepanjang 24 tahun berdirinya Kabupaten Rohil. Pemkab Rohil sebelumnya telah banyak berpartisipasi membantu hibah untuk meningkatkan pelayanan perusahaan plat merah di Kabupaten Rohil, seperti pengadaan tiang listrik dan kabel listrik.

Manager Iccon Plus, Fatchu Rochman yang hadir pada upacara peringatan Hari Otonomi Daerah dan Hardiknas di lapangan Purna MTQ Riau di Batu Enam Bagan Punak, mengaku kaget dan gugup saat dikonfirmasi awak media terkait pemutusan dan penyegelan trafo listrik di Dinas PUTR dan BPDB Rohil. "Iya, ya, nanti saya tanyakan dan klarifikasi dengan Manager PLN Ranting Bagansiapiapi, soal trafo di segel dan aliran listrik diputus ini, saya baru tahu ni, belum tahu lagi persoalannya," ucap Fatchu Rochman.

Bupati Rohil, Afrizal Sintong, juga mengungkapkan kekecewaannya atas pemutusan aliran listrik di PUTR dan BPDB Rohil. Menurutnya, keputusan tersebut terlalu gopoh, arogan, dan tidak saling berkoordinasi dengan baik sebelum memutuskan aliran listrik tersebut.

"Mungkin keteledoran, seiring waktu hari libur Nasional, Idul Fitri, lebaran, tanggal merah, maunya sebelum akan memutuskan aliran listrik, alangkah baiknya mendatangi, atau menghubungi atau datang ke rumah saya berjumpa, atau jumpa Kadisnya dulu, tentu kejadian seperti pemutusan sepihak ini tidak terjadi," harap Afrizal Sintong.

Data menunjukkan bahwa tagihan rekening tunggakan PLN Ranting Bagansiapiapi di Dinas Kimpraswil (kini PUTR) Rohil Nomor kontrak 182200085XXXX.P1/33.000 VA sebesar 8.961.425 juta rupiah. Menurut M.Rafid, pegawai K3L PLN Bagansiapiapi, pemutusan aliran listrik disebabkan tunggakan yang belum dibayarkan.

Akibat kejadian ini, bukan hanya Pemkab Rohil yang kecewa, masyarakat Bagansiapiapi juga merasa kecewa dengan pelayanan PLN. "Kami masyarakat sulit mengetahui, mana pegawai PLN, mana Biro PLN, sebab jika mau pesta, acara, maka lapor dulu ke PLN, nanti aliran listrik dilonggarkan, ada biaya, uangnya dikemanakan, masuk kas negara atau kantong oknum," ujar warga yang enggan disebutkan namanya.

Kejadian ini mencerminkan bahwa profesionalisme manajemen pelayanan PLN perlu ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Komunikasi yang baik antara pihak PLN dan pemerintah setempat juga menjadi kunci agar pemutusan aliran listrik dapat dihindari atau diselesaikan dengan cara yang lebih baik.

Pemkab Rohil dan masyarakat Bagansiapiapi berharap agar PLN segera mengkaji ulang kebijakan pemutusan listrik ini dan memperbaiki sistem pelayanan serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa layanan listrik tetap tersedia bagi seluruh masyarakat dan instansi pemerintah yang membutuhkannya. (adv)