PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih menunggu surat edaran resmi dari Menteri Keuangan RI terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Hingga kini, Pemprov belum dapat memastikan apakah pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) akan berdampak signifikan terhadap keuangan daerah.

Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan pernyataan resmi sebelum ada dasar hukum yang jelas dari pemerintah pusat.

"Kami belum bisa menjawab apakah pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) akan berdampak atau tidak terhadap keuangan daerah, karena surat edaran dari Menteri Keuangan belum kami terima," ujarnya kepada awak media, Senin (10/2/2025).

Menurutnya, kepastian regulasi sangat penting sebelum Pemprov Riau mengambil langkah dalam menyikapi kebijakan tersebut.

"Kita menunggu dasar hukumnya dulu. Jika surat edarannya sudah keluar, baru bisa kita analisis bagaimana dampaknya terhadap keuangan daerah," tambahnya.

Pemprov Riau berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan regulasi yang jelas agar daerah dapat menyesuaikan kebijakan anggaran dan memastikan pembangunan serta pelayanan publik tetap berjalan optimal. ***