PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai mengandalkan pemetaan data berbasis riset dalam mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui kolaborasi bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, arah pengembangan ekonomi kerakyatan kini difokuskan pada penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) unggulan.

Langkah strategis ini dimatangkan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Grand Central, Pekanbaru, Rabu (29/7/2026). Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D, menyebutkan bahwa pemetaan komoditas secara ilmiah sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang relevan dan terarah.

Menurutnya, sektor UMKM selama ini telah menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena kemampuannya menyerap tenaga kerja secara masif dan menggerakkan roda ekonomi hingga ke pelosok. Namun, tantangan pasar saat ini menuntut para pelaku usaha untuk memiliki standar kompetensi yang lebih tinggi.

"Untuk menjadikan potensi tersebut memiliki daya saing global, tidak bisa hanya berdasarkan asumsi, tetapi harus didukung penelitian yang komprehensif," papar Helmi.

Penelitian KPJU dirancang untuk mengidentifikasi produk spesifik dan potensial dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Hasil riset ini nantinya akan menjadi rujukan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan berkelanjutan, mulai dari penyederhanaan perizinan, program pembinaan, hingga perluasan akses pemasaran produk secara digital.

Ia menilai keterlibatan akademisi dan institusi keuangan dalam proses ini merupakan langkah yang ideal untuk menjaring sudut pandang yang lebih luas. Berbagai masukan dari FGD diharapkan dapat diolah menjadi instrumen penentu arah pertumbuhan dunia usaha lokal.

"Kami mengapresiasi penelitian KPJU ini karena menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan kalangan akademisi dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMKM," jelasnya.

Helmi menegaskan bahwa keberhasilan memajukan produk lokal tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah, melainkan butuh sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia pun mendorong para peserta diskusi untuk proaktif menyumbangkan pandangan dan strategi mereka.

"Data adalah instrumen paling penting dalam menentukan kebijakan. Karena itu, mari manfaatkan FGD ini untuk menyampaikan gagasan terbaik demi kemajuan UMKM di Bumi Lancang Kuning yang kita cintai," pungkasnya. ***