
DUMAI, GORIAU.COM - Buntut ketidak jelasan status Bandara Pinang Kampai milik PT Pertamina RU II Dumai yang selama ini dikelola oleh Pemko Dumai mengacu pada Memorendum of Understanding (MoU) antara Pemerintah dan PT Pertamina beberapa tahun lalu. Namun, kenyataannya Pertamina justru lepas tangan untuk melengkapi beberapa item penting syarat mutlak bandara.
Menyikapi penutupan Bandara Pinang Kampai tersebut, serta tidak adanya kejelasan akan statusnya, Pemko Dumai bakal tidak membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Untuk apa kita membayar yang bukan hak kita. Padahal pemerintah sudah mengajukan permintaan agar bandara tersebut dikelola pemerintah daerah, namun tak diberikan," jelas Walikota Dumai H Khairul Anwar, kepada GoRiau.com Senin (23/12/2013).
Terkait penutupan bandara sejak beberapa hari lalu, Wako mengaku sangat mendukung sebab Bandara Pinang Kampai dinilai masih belum melengkapi beberapa item krusial dalam dunia penerbangan. Sepertinya banyaknya pohon-pohon tinggi yang mengganggu Penerbangan dan peralatan X-Ray yang tidak layak dan tak adanya sertifikasi bandara, ini semua tanggungjawab Pertamina.
"Saya minta PT Pertamina melengkapi itu semua, dan untuk pengelolaan kita minta diberikan secara permanen agar Pemko Dumai bisa melakukan perbaikan dan pelayanan penerbangan bahkan meloby beberapa maskapai untuk membuka jurusan ke Dumai. Kalau tidak ada hak pengelolaan tersebut, maka pemerintah bakal menarik seluruh aset yang ada pada saat ini karena kontribusi ke daerah tak ada," tegas Khairul.
Mengenai sertifikasi bandara tersebut sebenarnya sudah tiga bulan lalu Pertamina diingatkan namun tak ada respon. Sekarang setelah dihentikan, barulah mereka mengurus, hal ini sangat disesalkan. Padahal pemerintah telah meloby ke maskapai Pelita Air, mereka bersedia untuk mengkomersilkan.
"Kita deadline Pertamina untuk melengkapi berbagai item penting tersebut hingga 31 Desember, apabila tidak dilengkapi maka pemerintah tidak membayarkan PBB Bandara Pinang Kampai tersebut," tegasnya lagi.
Jika Pertamina berat untuk mengelola bandara tersebut, sebaiknya serahkan ke pemerintah daerah."Kita telah meminta tapi tak diberi, ketika persoalan ini muncul barulah Pertamina merespon. Kita sangat menyesalkan lambatnya kinerja Pertamina tersebut. Pada intinya kita minta bandara diserahkan ke pemerintah daerah," kata Khairul. (egy)