BANGKINANG - Komisi B DPRD Kabupaten Kampar gelar dengar pendapat dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Dinas Sosial Kampar terkait uang makan minum anak panti asuhan yang ada Kampar tak kunjung cair.

Rapat yang digelar di ruang Banggar DPRD Kampar Senin (12/8/2019) ini dipimpin oleh Ketua Komisi B, Zumrotun didampingi Syahrul Aidi, Kasru Syam dan Firman Wahyudi. Dari Pemkab Kampar dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kampar, Edwar, Kadis Sosial Amin Filda serta Asisten III Administrasi Umum Setda Kampar, Syamsul Bahri.

Salah seorang anggota DPRD Kampar Syahrul Aidi pada pemaparannya berharap Bansos yang sudah sahkan pada 2018 tersebut agar dicairkan untuk anak panti asuhan tersebut.

"Intinya kita berharap anggaran Bansos yang sudah kita anggarkan di APBD 2019 dan sudah ketuk palunya pada 2018 lalu bisa segera dicairkan. Kaau pun tidak bisa di Bansos, kan bisa dialihkan ke hibah, yang penting ini bisa cair,” tegasnya.

Ads
Syahrul Aidi memulai Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar salah persepsi tentang anggaran uang makan dan minum untuk anak panti asuhan tersebut. Karena dirinya mengaku telah berkonsultasi ke Kementerian Sosial RI terkait hal ini.

"Kesalahannya adalah tentang memahami Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikeluarkan Kementerian. Anak yang terlantar berada di luar panti dikelola dan di biayai oleh dinas sosial Kabupaten, sementara yang di lanti dibiayai xinas sosial provinsi. Setelah kita konsultasikan ke Kemensos ternyata SPM ini tidak menyentuh anak-anak panti yang dikelola lembaga masyarakat, yang pada awalnya pemerintah daerah melalui Dinsos berpresepsi kesana, sehingga anak panti ini tidak lagi dibiayai oleh kabupaten," ucapnya.

Lebih lanjut anggota DPR RI terpilih ini mengatakan bahwa bantuan yang diberikan adalah mata anggaran Bansos yang regulasinya Permendagri nomor 32 dan 39, bukan surat dari Kemensos. Sedangkan SPM adalah untuk program dan kegiatan langsung yang dilakukan Dinsos. "Kalau yang ini Dinsos kan hanya merekomendasikan saja dan bukan kegiatannya langsung,” katanya.

Oleh karena itu Syahrul berharap jangan dipersulit, terutama bagi anak yatim dan fakir miskin. Karena kata Syahrul Aidi, ini merupakan amanat dari UUD 1945 pasal 31. "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Justru kita harus berterimakasih kepada lembaga dan yayasan yang mau mengelola, memelihara serta mendidik anak terlantar ini di lembaga mereka. Dan negara ini harus hadir untuk mereka," tutupnya. ***