PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menilai Pemerintah Pusat tidak transparan terhadap masyarakat adat selama masa transisi peralihan Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) kepada Pertamina.

Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR, Datuk Seri Al Azhar mengatakan, bahwa sisa waktu dua tahun menjelang beralihnya pengelolaan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina pada tahun 2021 mendatang, bukanlah waktu yang panjang.

"Persoalan alih kelola ini memerlukan berbagai pendekatan. Makanya bagi kami, dua tahun itu bukan lah waktu yang panjang untuk melakukan pembicaraan dan mendudukan seluruh pihak terkait. Namun sampai detik ini tidak ada pembicaraan lanjutan pemerintah pusat dengan masyarakat adat. Sehingga LAMR amat sangat menyesalkan pihak-pihak terkait di pusat yang tidak transparan selama masa transisi Blok Rokan ini," kata Al Azhar di Pekanbaru, Jumat (9/8/2019) kemarin.

Setahun lalu, sambung Al Azhar, LAMR sudah pernah mendatangi langsung Kementerian ESDM dan bertemu dengan Wamen Archandra untuk menanyakan nasib Blok Rokan tersebut. Yang dari pertemuan itu, pemerintah pusat berjanji akan kembali bertemu dengan LAMR dalam waktu dekat untuk membahas masa depan Blok Rokan kedepannya. Namun hingga saat ini, pemerintah pusat juga tak kunjung membuka komunikasi dengan masyarakat adat.

"Pusat berjanji akan mengadakan pembicaraan khusus dengan masyarakat adat dalam waktu dekat, nyatanya sudah setahun tidak ada perkembangan. Kami rasa waktu setahun itu bukanlah waktu yang sebentar bagi kami untuk menunggu. Kalau tidak mau transparan, bagaimana kami akan tahu apa yang akan didapat oleh masyarakat Riau dengan beralihnya Blok Rokan tersebut. Apakah akan sama saja dengan sewaktu dikelola Chevron?" kata Al Azhar.

Sebagai pemilik bumi yang sah atas minyak yang sudah disedot hampir seratus tahun oleh negara ini, lanjut Al Azhar, masyarakat adat berhak menuntut hak-haknya dan kompensasi atau pancung alas. Yang pada intinya, mereka menginginkan kontribusi pemerintah yang berkeadilan dan tidak hanya sebatas PI 10 persen.

"Apa bila masyarakat adat yang berada di wilayah operasi (Blok Rokan, red) itu tidak jelas juga nasibnya dari eksploitasi ini, tidak jelas posisi mereka dari pancung alas atau kompensasi sebagai pemilik sah bumi tempat di mana minyak itu dihisap. Kami akan menolak apapun taruhannya, kalau situasinya sama saja dengan seratus tahun terakhir ini," ungkap Al Azhar.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri Syahril Abu Bakar menambahkan, bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menemui pihak Pertamina, Kementerian ESDM, dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk menanyakan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengembalikan Blok Rokan ke pangkuan Ibu Pertiwi tersebut.

"Kami akan melangkah ke Pertamina, Kementerian ESDM dan Kantor Staf Presiden untuk mempertanyakan hasil pertemuan setahun lalu di Kementerian ESDM. Kami mau mempertanyakan mengenai SKIM berapa persen saham daerah beserta Pertamina. Dan mencari pintu mana yang harus kita lalui untuk dilibatkan dalam konteks bussines to bussines pengelolaan Blok Rokan ini," ujarnya.

"Di samping itu, kami juga mau menuntut agar rekrutmen pekerja yang berasal dari anak daerah Melayu harus ditingkatkan. Selama ini hanya tiga persen anak-anak kami yang dipekerjakan di tanah kelahirannya sendiri," imbuh Syahril. ***