JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera memberikan perlindungan maksimal bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban dugaan penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau Coast Guard Malaysia. Saat ini, para korban masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Malaysia.

Cucun mengungkapkan bahwa PMI yang mengalami luka akibat insiden tersebut masih berada dalam pengawasan otoritas Malaysia. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran Pemerintah Indonesia dalam memastikan keselamatan dan hak-hak para pekerja migran tersebut.

"Baik dalam hal pengawasan terhadap PMI yang terluka maupun pendampingan hukum bagi mereka. Negara harus hadir dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi PMI kita," ujar Cucun di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, ia mendukung langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur yang telah mengajukan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia. Upaya tersebut bertujuan mendorong penyelidikan menyeluruh atas insiden penembakan ini, termasuk kemungkinan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force oleh aparat Malaysia.

Cucun juga meminta Kementerian Luar Negeri, KBRI, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), serta atase kepolisian untuk terus menjalin koordinasi erat dengan Pemerintah Malaysia guna memastikan perlindungan hukum dan kesehatan bagi korban.

Selain itu, ia mengecam tindakan penembakan yang dilakukan oleh otoritas Malaysia terhadap sejumlah PMI yang menyebabkan satu orang tewas. Menurutnya, penggunaan senjata api dalam insiden ini tidak dapat dibenarkan dan sangat berlebihan.

"Jika memang diperlukan peringatan atau tindakan, seharusnya aparat menggunakan pendekatan yang lebih lunak atau soft approach. Menembak warga sipil dengan senjata api adalah tindakan yang tidak proporsional," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Cucun juga menyoroti tingginya jumlah PMI yang bekerja secara tidak resmi di Malaysia. Ia meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk segera mencari solusi atas permasalahan ini guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Menurutnya, pembentukan kementerian khusus yang menangani pekerja migran mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi PMI yang jumlahnya sangat besar.

"Harus ada langkah nyata untuk menyelamatkan warga kita agar tidak terus-menerus terjebak dalam sistem kerja ilegal di luar negeri. Banyak di antara mereka yang menjadi korban perdagangan manusia atau bahkan mengalami kekerasan," tutupnya. (ant)