PEKANBARU - Direktur Paradigma, Riko Kurniawan, menyoroti pemangkasan anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai tidak menyentuh akar permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini justru memperbesar risiko berulangnya bencana ekologis kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan.

"Pemangkasan anggaran ini tidak menyelesaikan masalah utama Karhutla. Justru, dengan berkurangnya dana, upaya pencegahan dan mitigasi akan semakin sulit dilakukan," ujar Riko.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan bahwa sejak November 2024 hingga April 2025, 67 persen wilayah Indonesia, termasuk Riau, akan mengalami curah hujan tinggi akibat La Nina lemah. Namun, mulai Juni hingga Agustus 2025, curah hujan diprediksi akan menurun drastis, meningkatkan potensi Karhutla yang lebih parah dibanding tahun sebelumnya.

Meski saat ini masih musim penghujan, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Februari 2025, Karhutla telah menghanguskan 65 hektare lahan di Bengkalis, Pelalawan, Siak, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Pekanbaru. Riko mempertanyakan bagaimana kondisi ini akan berkembang saat musim kemarau tiba.

Presiden Prabowo, sejak 22 Januari 2025, menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306 triliun, dengan rincian Rp 256 triliun dari kementerian/lembaga dan Rp 50 triliun dari dana transfer ke daerah.

Dengan pemangkasan ini, Riko mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman Karhutla.

Secara umum, skema penanggulangan Karhutla mencakup beberapa tahapan, mulai dari analisis iklim oleh BMKG, pemantauan wilayah rawan kebakaran, hingga modifikasi cuaca oleh TNI. Saat Karhutla terjadi, status siaga darurat ditetapkan oleh pemerintah daerah, diikuti oleh upaya pemadaman dari Satgas Karhutla, BNPB, Polri, TNI, dan masyarakat peduli api. Namun, Riko menilai skema ini akan sulit berjalan efektif jika anggaran instansi terkait justru dipangkas.

"Tanpa pemangkasan saja, Karhutla tetap terjadi. Pada 2024, luas lahan yang terbakar mencapai 283.620 hektare, dengan Riau menyumbang 1.635 hektare. Tahun sebelumnya, bahkan lebih parah. Jika anggaran terus dipangkas, bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan bencana ini?" jelas Riko.

Dari kondisi tersebut, Riko menekankan bahwa baik dalam fenomena El Nino maupun La Nina, Karhutla tetap terjadi di Riau. Masyarakat pun kembali dihadapkan pada ancaman kabut asap yang membahayakan kesehatan.

"Seharusnya, kebijakan pemangkasan tidak menyentuh anggaran pencegahan dan pengendalian Karhutla. Ini menyangkut nyawa manusia dan ekosistem yang terus rusak akibat pembakaran hutan dan lahan," tegasnya.

Kondisi ini diperparah dengan ketidakjelasan status Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) setelah masa tugasnya berakhir pada 31 Desember 2024. "BRGM memiliki peran krusial dalam pemulihan dan restorasi gambut sebelum dan sesudah kebakaran. Tanpa lembaga yang jelas menangani restorasi gambut, pencegahan dan mitigasi Karhutla akan semakin sulit dilakukan," tambahnya. ***