PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi menetapkan status Darurat Sampah mulai 15 Januari hingga 21 Januari 2025. Penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 236 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Pj Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, pada Selasa (14/1).

Keputusan tersebut bertujuan mencegah pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah yang semakin parah. Surat tersebut memuat tujuh poin langkah penanganan sampah selama status darurat.

Dalam diktum kedua keputusan tersebut, Pemko Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) diinstruksikan untuk:

1. Menyediakan kendaraan dinas operasional untuk pengangkutan sampah dari sumbernya hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

2. Menyediakan sumber daya manusia guna memastikan proses pengangkutan berjalan lancar.

Biaya bahan bakar minyak untuk operasional pengangkutan akan menjadi tanggung jawab pihak ketiga yang telah ditetapkan sebagai penyedia jasa angkutan sampah pada 2025. Selain itu, tonase sampah yang diangkut oleh kendaraan operasional DLHK tidak akan diperhitungkan dalam pembayaran jasa angkutan.

Imbauan kepada Warga

Selama masa darurat sampah ini, Pemko Pekanbaru juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi produksi sampah, memanfaatkan kawasan bebas sampah, mengolah sampah organik secara mandiri, dan mengurangi penggunaan plastik.

Status darurat sampah ini berlaku mulai 15 Januari 2025, dan efektif hingga 21 Januari 2025. Namun, hingga berita ini diturunkan, Pj Walikota Pekanbaru Roni Rakhmat dan Plh Sekda Pekanbaru Zarman Candra belum memberikan komentar terkait langkah tersebut. ***