JAKARTA - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga melakukan mark up (menggelembungkan) uang perjalananan dinas pada tahun 2022 yang nilainya mencapai Ro550 juta.

Dikutip dari Merdeka.com, penggelembungan uang perjalanan dinas itu dilakukan pegawai tersebut saat kegiatan penindakan kasus korupsi yang menjerat Bupati Probolinggo, Jawa Timur tahun 2022. Meski sudah dibebastugaskan, pegawai KPK tersebut belum dipecat dan belum menjadi tersangka.

"Masih penyelidikan, untuk menemukan detail dulu, yang kita ungkap laporan keuangan perjalanan dinas di tahun 2022," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di sela-sela acara haul dan temu alumni Pondok Pesantren Al-Jauhar, Jember pada Ahad (2/7).

Dituturkan Ghufron, berdasarkan hasil temuan Inspektorat KPK, kerugian negara atau dana yang di-mark up pegawai tersebut mencapai Rp550 juta. Ghufron menyebut, tidak tertutup kemungkinan praktik mark up telah dilakukan pegawai sejak lama atau di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, inspektorat KPK akan melakukan audit menyeluruh.

"Memungkinkan (juga terjadi mark up di tahun-tahun sebelumnya). Kita masih membuka, lewat audit. Ini kan hasil temuan inspektorat baru di tahun 2022. Sementara ini yang kita tengarai baru sekitar Rp550 juta," papar Ghufron.

Menurut Ghufron, temuan mark up pegawai KPK ini akan dijadikan momentum untuk bersih-bersih internal secara menyeluruh.

"Ini bukan praduga, bukan pula asumsi. Tapi atas terungkapnya dugaan (mark up) ini memberikan kemungkinan untuk inspektorat mengaudit seluruhnya," papar Ghufron.

Dugaan mark up itu baru terungkap di salah satu satgas deputi yang ada di bawah Direktorat Penindakan. Ghufron berjanji seluruh satgas yang ada di seluruh direktorat di KPK akan diaudit keuangannya oleh Inspektorat KPK.

"Ini kan baru satu satgas. Mungkinkah satgas lain, atau mungkin atau di direktorat lain. Semua akan kita periksa," pungkas Ghufron.***