
PEKANBARU - Anggota DPR RI Dapil Riau, Achmad, melakukan Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap penyaluran sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat di Dapilnya yang bersumber dari APBN 2021.
Dikatakan Achmad bantuan tersebut diantaranya Bantuan Non Pangan Tunai (BNPT), Bantuan PPKM, dan Bantuan PKH. Monev dilakukan Achmad di tiga daerah, yakni Dumai, Bengkalis, dan Pekanbaru selama tiga hari, tanggal 4-6 Februari.
Total bantuan ini, ujar Achmad, adalah Rp 1,2 T dan diterima oleh ratusan ribu masyarakat. Diharapkan bantuan ini bisa disalurkan paling lama tanggal 15 Januari 2022, karena kalau belum disalurkan, dana ini akan ditarik lagi.
"Makanya kita monitor langsung supaya ini bisa tersalurkan, selama saya monitor cukup lancar, ada beberapa yang jadi persoalan, sehingga ini harus menjadi catatan kedepannya," ujar Politisi Demokrat ini, Minggu (6/2/2022).
Persoalan pertama, jelasnya, adalah penerima yang berpindah rumah tanpa melapor ke kantor desa atau lurah, kemudian penerima yang meninggal dunia tanpa kejelasan status ahli waris.
"Ada juga penyaluran yang tak tepat sasaran, mungkin orangnya mampu tapi tetap dapat. Yang begini masih kita temui, harusnya DTKS itu diupdate terus, supaya bisa tepat sasaran," terangnya.
Sebab, kata Achmad, bantuan ini sangat diperlukan karena bisa menjadi perbaikan gizi masyarakat seperti untuk membeli daging, telur, dan lainnya. Terutama untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan.
"Makanya kita mewanti-wanti ini segera disalurkan, sebelum batas waktu, dan ditarik lagi ke pusat karena ini anggaran tahun 2021, ini merupakan hasil perjuangan Komisi VIII," tutupnya.

Kemudian Bantuan Sosial PPKM sebesar Rp 219 M di tahun 2021 dengan total penerima 187 ribu, serta BSP sebesar Rp 682 Miliar, dengan penerima 259 ribu penerima. ***