PEKANBARU - Untuk memperkaya materi,  Pansus Ranperda Pengelolaan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Hutan Riau DPRD Riau telah berkunjung ke dua Provinsi yang telah memiliki Perda tentang pengelolaan hutan, yakni Provinsi DI Yogjakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dijelaskan ketua Pansus, Husaimi Hamidi kunjungan ke Provinsi NTB, Pansus mendapatkan masukkan yang nantinya akan menjadi salah satu pasal di Ranperda tersebut.

"Jadi Bumdes di NTB bukan mengelola perdagangan bahan kebutuhan pokok namun sudah mampu menjadikan kawasan hutan menjadi obyek wisata yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp25-30 juta, ini nantinya akan kita masukkan di Perda milik kita," kata Husaimi, Senin (11/12/22).

Dikatakannya kerja sama Bumdes dan DLHK Provinsi NTB menjadikan kawasan hutan sebagai kawasan wisata banyak manfaat yang didapat seperti dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, menjadi penyumbang PAD, terjaganya sumber air bagi masyarakat sekitar, "Yang tak kalah penting hutan terjaga kelestariannya dan masyarakat mendapatkan manfaatnya," jelasnya.

Tempat wisata hutan tersebut jelas Husaimi adalah, Hutan Lindung Sesaot, hutan ini masih sangat asri dan alami terdapat sumber mata air dari Gunung Rinjani. Ada pula sungai yang bisa dikunjungi untuk berenang oleh wisatawan kemudian Taman Hutan Raya Nuraksa Taman Hutan Raya Nuraksa ini merupakan satu-satunya kawasan konservasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTB, tempat wisata ini kerap menjadi destinasi wisata alternatif di Lombok oleh para turis asing dan lokal.

"Di Provinsi Riau banyak kawasan hutan yang dapat dikelola menjadi kawasan wisata seperti di Kabupaten Kampar dan Rohul yang hutannya memiliki sungai, air terjun dan panorama perbukitan yang sangat menawan. Kita harap dengan adanya Perda ini dapat mendorong KPH DLHK Provinsi Riau bersama Bumdes setempat untuk menjadikan kawasan hutan menjadi salah satu obyek wisata yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat," jelasnya.

Selain itu terang politisi PPP ini perhatian Pemprov NTB terhadap kelestarian hutan cukup besar dengan menyisikan anggaran 2 persen dari total APBD yang mereka miliki. Dana itu digunakan untuk merehabilitasi lahan hutan yang rusak dengan menanam pohon," Jadi anggaran tersebut disisihkan khusus untuk memperbaiki kawasan hutan yang rusak akibat bencana atau perilaku manusia, ini juga akan kita adopsi di dalam Perda kita nantinya," ujarnya.

Di Riau lanjutnya banyak kawasan hutan lindung yang digarap oleh masyarakat dan perusahaan untuk dijadikan kebun kelapa sawit, kedepannya jika memang betul berada dikawasan hutan akan dikembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan, masyarakat bisa mengganti tanaman kelapa sawit dengan tanaman kehutanan sepeeti durian, kopi dan lainnya," Kalau kebunnya masuk dalam kawasan hutan mau tidak mau harus dikembalikan ke kawasan hutan, agar masyarakat tidak dirugikan ya masyarakat bisa menanam tanaman yang dapat menghasilkan secara ekonomi, kalau teknisnya ya tentu DLHK yang lebih mengetahuinya," ucapnya .

Banyak Perda yang telah dihasilkan oleh DPRD Riau namun banyak juga yang belum berjalan dengan optimal hal itu diakui oleh Husaimi namun jika melihat komitmen dan semangat dari Kepala DLHK Riau Murod tiap kali rapat dengan Pansus, Husaimi optimis Perda ini dapat dijalankan oleh Pemprov Riau," Memang ada beberapa Perda yang telah dibuat dengan dana yang tidak sedikit ujung-ujungnya tidak jalan, namun kepada Pansus, DLHK menyatakan komit menjalankan Perda ini jika sudah di syahkan, begitu Perda dijalankan tugas DPRD Riau yang akan mengawasinya. InsyaAllah akhir Desember ini Perda ini disyahkan oleh DPRD Riau, " imbuhnya. (kl2)