PEKANBARU – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi melakukan perombakan besar pada kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) guna memuluskan ambisi pemerintah dalam program pembangunan tiga juta rumah. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat kecil tidak terganjal urusan administrasi perbankan saat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan kebijakan baru ini merupakan hasil Rapat Dewan Komisioner pekan lalu. Salah satu poin krusialnya adalah pembatasan informasi kredit yang ditampilkan dalam laporan SLIK. Kini, hanya pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta yang akan muncul dalam catatan riwayat kredit debitur.

"Dalam Rapat Dewan Komisioner kemarin, kami memutuskan bahwa dalam laporan SLIK, informasi yang akan ditampilkan adalah kredit dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan akumulasi catatan kredit debitur maupun baki debetnya," ujar Friderica saat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, di Kantor OJK Menara Radius Prawiro, Senin (13/4/2026).

Selain soal batasan nominal, OJK juga memotong birokrasi pembaruan data. Jika sebelumnya pembersihan nama usai pelunasan utang memakan waktu lama, kini status tersebut wajib diperbarui maksimal tiga hari kerja. Aturan ini ditargetkan mulai terimplementasi penuh pada akhir Juni 2026.

"Ketika seseorang telah melunasi pinjamannya, maksimal dalam tiga hari status pelunasan tersebut sudah muncul dalam SLIK. Hal ini penting untuk membantu rekan-rekan pengembang mempercepat proses pembiayaan perumahan," jelasnya.

Guna memastikan program ini berjalan tanpa hambatan, OJK dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program 3 Juta Rumah. Satgas ini akan menjadi wadah koordinasi antara OJK, BP Tapera, asosiasi pengembang, dan perbankan untuk mengurai sumbatan di sektor jasa keuangan.

OJK juga menegaskan bahwa SLIK bukanlah black list atau daftar hitam yang menutup peluang masyarakat mendapatkan kredit. Informasi dalam SLIK bersifat netral sebagai bahan pertimbangan analisis bank. Keputusan akhir pemberian KPR tetap berada di tangan perbankan dengan prinsip kehati-hatian.

"OJK akan terus mendukung dan mendorong berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah tersebut. Ini adalah salah satu bentuk dukungan kami," pungkas Friderica. ***