PEKANBARU – Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani, Dr. Dedy Khairul Ray, untuk melakukan mutasi besar-besaran menuai protes dari puluhan pegawai dan Tenaga Harian Lepas (THL). Mereka mendatangi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru untuk mengadukan nasib atas kebijakan yang dinilai merugikan tersebut.

Kasubag Umum RSD Madani Pekanbaru, Hidayat Mardianto, mengungkapkan bahwa mutasi tersebut melibatkan tujuh pegawai yang dimutasi, sementara 14 pegawai baru direkrut oleh Plt. Direktur RSD Madani.

"Hampir semua kena dampak, meskipun saya kurang tahu angka pastinya. Yang jelas, ada tujuh pegawai yang dimutasi, dan 14 orang baru yang masuk," ujar Hidayat kepada media usai menghadiri pertemuan dengan Komisi I DPRD Pekanbaru, Senin (13/1/2024).

Keputusan Sepihak Tanpa Koordinasi

Hidayat mengaku dirinya tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait mutasi tersebut. "Saya tidak tahu apa-apa mengenai ini karena saya memang tidak diajak untuk berdiskusi. Padahal biasanya sudah ada SK yang dibuat setiap tahun, terutama terkait bagian umum," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini telah menciptakan kekacauan di internal RSD Madani. Karena itu, dirinya turut mendampingi pegawai yang terkena dampak kebijakan ini untuk mengadukan masalah tersebut ke DPRD.

Korban Mutasi Non-Prosedural

Hidayat menuturkan, mutasi ini tidak hanya berdampak pada staf administrasi, tetapi juga pada tenaga medis penting di rumah sakit. "Ada tujuh pegawai yang diberhentikan secara non-prosedural, di antaranya tiga dokter spesialis, dua petugas laundry, satu petugas farmasi, dan satu staf administrasi," ungkapnya.

Dengan laporan ini, Komisi I DPRD Pekanbaru diharapkan dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di RSD Madani, sekaligus memastikan kebijakan manajemen rumah sakit berjalan sesuai prosedur demi kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat. ***