TELUKKUANTAN - Komisi Informasi Publik (KIP) Riau mengapresiasi semangat keterbukaan informasi yang digelorakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Hal itu disampaikan Zufra Irwan, Ketua KIP Riau, didampingi komisioner anggota Alnofrizal saat monitoring evaluasi di Kuansing, Rabu (13/9/2017).

"Pemkab Kuansing sedang mempersiapkan SOP-nya, ini menandakan ada semangat keterbukaan," ujar Zufra kepada GoRiau.com di Telukkuantan.

KIP Riau memaklumi keterbatasan sarana prasarana untuk memberikan informasi ke masyarakat masih kurang. Sebab, Dinas Kominfo sebagai corong pemerintah masih baru.

"Perangkat lunak dan perangkat keras harus dipersiapkan. Seperti komputer yang bisa digunakan oleh siapa saja. Misalnya ada warga yang butuh informasi, mereka datang ke sini. Lalu, ada sebuah komputer yang menyediakan layanan tersebut," papar Zufra.

Selain berkenaan dengan perangkat lunak dan perangkat keras, KIP Riau sedikit terkejut dengan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) yang ditunjuk bupati. Menurut Zufra, idealnya PPID dipegang minimal oleh Kadis atau lebih mantap lagi Sekda.

"Di Kuansing, PPID dijabat oleh Kabid, dealnya Kadis. Tapi, hal itu tak masalah karena siapa saja pejabatnya bisa diangkat sebagai PPID," ujar Zufra.

Lebih lanjut, Zufra menyatakan bahwa semua informasi mengenai daerah wajib diketahui oleh masyarakat. Bahkan, sampai uang makan kepala daerah harus diketahui oleh masyarakat.

"Selain pasal 17 pada UU nomor 14 tahun 2008, itu semuanya informasi publik. Salahsatu isi Pasal 17 ini berisi tentang rahasia negara dan ada informasi yang dianggap rahasia," jelas Zufra.

Selain ke Kuansing, KIP Riau juga sudah turun ke berbagai daerah di Riau. Hasil dari monitoring ini akan dirangking dan diumumkan pada KI Award.

"KI Award ini dilakukan untuk mendorong pemerintah lebih terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan ini merupakan bukti integritas kepala daerah," tegas Zufra.***