JAKARTA - Sejumlah ormas mendesak KPU menyelesaikan carut marutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu yang akan dilaksanakan 17 April 2019 mendatang.

Desakan tersebut diungkapkan dalam pertemuan sejumlah ormas yakni Relawan Ganti Presiden (RGP), Aliansi Pencerah Indonesia (API), APPSI - BKMT, APTSI DSKS, Barisan Saksi Umat, Laskar TPS, TPM, UPN, FORSAP dan TU WAI di acara Diskusi yang mengambil tema 'Bongkar Carut Marut DPT di Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Mewakili sejumlah ormas, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Neno Warisman mengatakan, untuk pertama kalinya bangsa Indonesia melaksanakan pilpres, pileg nasional, pileg tingkat satu, pileg tingkat dua, serta pemilihan anggota DPD secara serentak sekaligus.

Akan tetapi kata dia, jelang pemilu serentak yang tinggal beberapa hari lagi, ia menilai KPU belum dapat menyelesaikan persoalan yang paling krusial dan menentukan.

Ads
"KPU belum dapat menyuguhkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang valid, transparan, jujur dan kredibel. Kami bersama Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi sudah menemui KPU pada 1 Maret 2019 dan telah melaporkan temuan-temuan kami, seperti kami sampaikan pada konferensi pers hari ini," tandasnya.

"Namun sampai hari ini DPT yang mengandung banyak cacat belum diperbaiki sesuai janji KPU yang disampaikan pada kami pada 1 Maret yang lalu".

Adapun temuan-temuan yang dilaporkan ke KPU menurutnya adalah:

Pertama, telah ditemukan data pemilih yang janggal dan tidak wajar, yakni jumlah pemilih dengan tenggal kelahiran 1 Januari, 1 Juli dan 31 Desember dalam jumlah yang sangat besar, masing-masing 2,3 juta, 9,8 juta dan 5,4 juta.

Kedua, data yang tidak wajar itu berasal dari data yang invalid, ganda, dan data yang tidak melalui proses coklit (pencocokan dan penelitian). Sebagai misal, ditemukan di sebuah TPS adanya 228 orang yang lahir pada tanggal yang sama. Dan kenyataan aneh ini terdapat pada ratusan TPS yang terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu.

Ketiga, telah ditemukan dugaan data Kartu Keluarga (KK) dan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terduplikasi sehingga berimplikasi pada jumlah DPT ganda dalam jumlah jutaan pada 5 provinsi di Jawa.

Keempat, telah ditemukan data KK yang manipulatif, satu KK ada yang berisi ratusan hingga ribuan orang di Banyuwangi, Magelang, dll. Hal ini merupakan manipulasi serius karena melanggar UU Pemilu No. 7 Th. 2017 pasal 488.

Kelima, temuan DPT invalid ini terjadi di beberapa wilayah dengan konsentrasi jumlah kasus terbesar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jogjakarta. Bila ditambah dengan bebearpa wilayah lain, total akumulasi dugaan DPT tidak wajar meliputi sekitar 18 (delapan belas) juta kasus.

Keenam, DPT yang mengandung banyak ketidak wajaran, tidak logis dan invalid merupakan ancaman terhadap legitimasi (keabsahan) pemilu.

"Berdasarkan temuan-temuan tersebut, persoalan serius yang menyangkut DPT sebagaimana tersebut di atas harus diselesaikan sesegera mungkin," ujarnya.

"Kita semua tidak ingin pemilu 17 April 2019 menjadi pemilu yang tidak jujur, tidak adil, tidak berkualitas dan tidak berintegritas. Oleh karena itu kami mendesak seluruh lembaga dan badan negara, khususnya Kementerian Dalam Negeri RI sesegera mungkin menyelesaikanya persoalan DPT di atas," tegasnya.

Untuk itu, ia juga mendesak, agar KPU Pusat tidak hanya melakukan pencocokan dan penelitian lewat seluruh aparat yang dimiliki, namun juga harus turun ke lapangan dalam rangka validasi dan verifikasi data DPT.

"Kami mendesak dan mendorong BAWASLU RI untuk memperkuat pengawasannya terhadap KPU. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan segenap rakyat Indonesia agar aktif mengawasi dan memverifikasi DPT dengan calon pemilih di TPS masing-masing agar dapat mewujudkan pemilihan umum yang adil, jujur, berkualitas, berintegritas," pungkasnya.***