JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memerintahkan seluruh pemerintah daerah untuk segera menghentikan praktik tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem open dumping. Langkah ini mendesak dilakukan guna mengantisipasi risiko kebakaran hebat akibat gas metana, terutama menjelang puncak musim kemarau.

"Kepada bupati/wali kota, kami mintakan waktu paling lambat bulan Agustus maka kegiatan praktik open dumping ini harus segera diakhiri. Setelahnya kami tentu akan melakukan pendekatan yang lebih ketat lagi bilamana bulan Agustus tidak segera dimulainya," ujar Hanif seusai menyaksikan penandatanganan kerja sama pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Hanif menekankan agar pemerintah daerah segera beralih ke sistem controlled landfill atau sanitary landfill. Metode ini dilakukan dengan menimbun dan memadatkan sampah menggunakan lapisan tanah secara berkala guna menekan penyebaran cemaran serta gas metana yang muncul dari dekomposisi sampah organik.

Berdasarkan data kementerian, kondisi di Sulawesi Utara menunjukkan dari 15 kabupaten/kota, baru empat daerah yang sudah mengakhiri open dumping. Hanif berharap daerah lain segera mengikuti jejak tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan.

"Syukur-syukur bisa diakhiri open dumping ini menjadi praktik controlled landfill minimal sebagaimana yang dilakukan di Tomohon," katanya.

Peringatan ini semakin serius mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih panjang dengan potensi El Nino. Puncak kemarau diperkirakan terjadi mulai Agustus hingga Oktober, yang berisiko memicu kebakaran di lokasi pembuangan sampah.

"Ini berkonsekuensi akan memudahkan TPA-TPA tersebut terbakar karena timbulan metana yang cukup sangat besar," ungkapnya.

Ketegasan pemerintah dalam menangani masalah sampah ini juga melibatkan aparat penegak hukum. Hanif menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri terkait potensi tindakan hukum pidana maupun perdata bagi pemerintah daerah yang membiarkan TPA open dumping tetap beroperasi.

Saat ini, total timbulan sampah nasional mencapai 141.926 ton per hari, dengan jumlah yang baru terkelola sekitar 37.001 ton per hari. Dari angka tersebut, sebagian besar sampah yang terkelola masuk ke TPA landfill sebesar 15.189 ton per hari, sementara sisanya dikelola melalui bank sampah, sektor informal, serta fasilitas pengomposan. ***