PEKANBARU – Hari pertama kerja Gubernur Riau, Abdul Wahid, langsung diwarnai dengan sejumlah kebijakan strategis yang menuai apresiasi dari berbagai pihak. Salah satu yang turut memberikan pandangan positif adalah pengamat politik dan lingkungan, sekaligus dosen pascasarjana Universitas Islam Riau, Edy Sabli.

Menurut Edy, kebijakan pelarangan study tour bagi sekolah-sekolah di Riau merupakan langkah tepat demi efisiensi biaya pendidikan. "Kebijakan ini sangat baik, terutama untuk meringankan beban orang tua siswa, khususnya bagi mereka yang kurang mampu," ujarnya kepada GoRiau.com, Selasa (4/3/2025).

Selain itu, Edy juga mengapresiasi keputusan membuka layanan pasien umum di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan. Menurutnya, kebijakan ini memberi solusi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini menghadapi antrean panjang di RSUD Arifin Achmad akibat keterbatasan kamar perawatan.

Langkah lain yang tak kalah penting adalah penggratisan seragam sekolah dan Lembar Kerja Siswa (LKS) bagi siswa SMA dan SMK di Riau. Edy menilai kebijakan ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap rakyat, terutama bagi keluarga dengan ekonomi terbatas.

Meski kebijakan-kebijakan tersebut mendapat sambutan positif, Edy mengingatkan bahwa masyarakat tidak hanya menanti janji, tetapi juga menunggu realisasi konkret dari pemerintah. "Masyarakat saat ini sudah trauma dengan janji-janji penguasa yang sering kali tidak terealisasi," tegasnya.

Edy juga menyoroti bahwa meskipun sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan respons cepat, efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan masih perlu dipastikan. Ia mencontohkan respons Dinas Pendidikan (Disdik) Riau terhadap kebijakan seragam gratis yang harus dikawal agar benar-benar diterapkan di tingkat sekolah.

"Hal serupa berlaku pada kebijakan layanan pasien umum di RSJ Tampan. Dinas Kesehatan sudah merespons, tetapi apakah RSJ Tampan benar-benar langsung menindaklanjuti? Itu yang masih harus kita lihat," tambahnya.

Edy menegaskan pentingnya ketegasan Gubernur Abdul Wahid dalam mengawal implementasi kebijakan-kebijakannya. "Jika ada pejabat yang tidak bisa mengikuti perintah gubernur, harus segera dicopot dan diganti dengan yang lebih loyal dan kompeten," pungkasnya. ***