PEKANBARU – Pengamat pemerintahan dan sosial, yang juga mantan anggota DPD RI, Intsiawati Ayus, menyoroti persoalan tunda bayar di Pemprov Riau yang mencapai Rp915 miliar. Ia menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat.

"APBD merupakan instrumen utama pembangunan daerah yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ketika terjadi perubahan anggaran, otomatis program yang telah dirancang juga ikut berubah," ujarnya kepada GoRiau.com, Sabtu (15/2/2025).

Menurutnya, gubernur saat ini harus lebih proaktif dalam menjelaskan kondisi keuangan daerah yang sedang tidak stabil, agar masyarakat memahami situasi dan tidak terjebak dalam sikap apatis.

Intsiawati juga menegaskan bahwa kepala daerah harus lebih kreatif dan inovatif dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi lokal.

"Riau adalah daerah kaya, tidak ada alasan untuk miskin. Semangat ini harus menjadi motivasi bagi kepala daerah dalam mencari solusi agar program pembangunan tetap berjalan," tambahnya.

Ia berharap kepala daerah yang terpilih mampu menghadapi tantangan, mengeksplorasi kemampuan, serta menemukan solusi agar Riau tetap berkembang meskipun di tengah tekanan finansial. ***