JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Langkah ini bertujuan memastikan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efektif.

"KPK akan mendorong APIP di tingkat pusat hingga daerah untuk menjalankan tugas secara optimal," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (15/2/2025).

Menurutnya, setiap kementerian dan lembaga telah memiliki APIP yang berperan dalam memastikan efisiensi, efektivitas, serta tata kelola keuangan yang baik. "Di masing-masing kementerian/lembaga sudah ada APIP yang bertugas memastikan kehematan dan manajemen risiko dalam penggunaan anggaran," jelasnya.

Tessa juga mengungkapkan bahwa KPK akan melakukan pembahasan internal terkait usulan Komisi III DPR RI yang ingin menggandeng KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam mengawal kebijakan efisiensi anggaran.

"Terkait pernyataan dari Komisi III, akan dibahas secara internal guna menentukan langkah yang paling efektif dan efisien," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan pemangkasan anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Pemangkasan ini mencakup anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

Langkah efisiensi ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. ***