PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Inhu-Kuansing, Marwan Yohanis, menegaskan DPRD Riau secara kelembagaan dalam waktu dekat akan segera menindaklanjuti semua persoalan konflik lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Riau.

Kepada GoRiau.com, Politisi Gerindra ini mengatakan ada banyak sekali laporan yang masuk ke DPRD Riau terkait sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat setempat. Ini menjadi alasan beberapa anggota menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) konflik lahan.

"Nanti usulan kita ini akan disampaikan ke pimpinan untuk dimusyawarahkan, kemudian diparipurnakan supaya konflik lahan bisa selesai. Apalagi, kemarin, Komisi II DPR RI juga sudah turun langsung dan meminta supaya dilakukan pengukuran ulang," ujarnya, Selasa (14/9/2021).

Konflik lahan yang terjadi, kata Marwan, semakin hari semakin tak menguntungkan masyarakat. Padahal, kekayaan alam baik, air, tanah maupun udara harusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.

"Pertanyaannya, rakyat yang mana? Warga di pinggiran perusahaan saja tertindas. Kita memang butuh investor, tapi investasi yang bisa mensejahterakan masyarakat, bukan kita tak setuju investasi, karena dengan investasi ada uang yang berputar di wilayah tersebut. Tapi jangan sampai merugikan masyarakat, baik dalam sisi sosial, ekonomi maupun wilayah, faktanya sekarang, masyarakat jadi korban terus," terangnya.

Dicontohkan Marwan, ada perusahaan yang mengultimatum masyarakat supaya menjual lahannya kepada perusahaan. Padahal, semestinya perusahaan bisa membina petani didalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut.

"Bantu replatingnya, bantu pupuknya, kalau kebun masyarakat ini berhasil, kan perusahaan juga yang akan beli," tuturnya.

Kemudian, lanjut Marwan, ada juga perusahaan yang bisa memperbarui izinnya 13 tahun sebelum izin awal habis. Dimana, ada perusahaan yang izinnya sudah diperbarui tahun 2005, padahal izinnya baru habis tahun 2018.

"Aneh kan, jadi mari kita akhiri semua ini. Bagaimana kita berpikir sesuai tujuan bangsa ini berdiri, yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Kita urai benang kusut, supaya rakyat betul-betul merasakan keuntungan dari negara yang kaya ini," terangnya.

Lebih jauh, Marwan menyebut, hampir seluruh Anggota DPRD Riau sudah sepakat dengan pembentukan Pansus ini. Sebab, ketika dia menawarkan usulan ini, semua menyatakan sepakat, kalaupun ada yang belum tandatangan itu hanya keterbatasan waktu saja.

"Jadi, tidak ada satupun anggota yang menolak, semua setuju. Kalaupun ada yang belum setuju, itu mungkin karena belum jumpa saja. Karena yang sudah sepakat ini berasal dari semua fraksi yang ada," tutupnya. ***