PEKANBARU – Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI) bersama Universitas Riau (Unri) mengadakan diskusi publik yang menarik perhatian banyak pihak. Diskusi yang dilangsungkan di kampus Unri ini membahas penguatan Komisi Yudisial melalui advokasi perubahan kedua terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Yudisial Nomor 22 tahun 2004.

Diskusi publik yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk mahasiswa, staf pengajar, dan sejumlah tokoh penting, menjadi wadah bagi KYRI untuk menyampaikan aspirasi dan rekomendasi terkait perubahan tersebut.

Dalam pembukaan diskusi ini, Ketua KYRI, Prof. Amzulian Rifai, SH, LLM, PhD, mengungkapkan salah satu usulan penting, yaitu pembentukan perwakilan KYRI di daerah.

"Kami ingin agar perwakilan KYRI di daerah tidak hanya berperan sebagai kantor penghubung, tetapi juga memiliki kewenangan untuk bertindak dengan cepat dalam menghadapi permasalahan yang timbul,'' ujarnya.

Selain itu, KYRI juga mengajukan permintaan untuk penambahan pegawai eselon 1 di lembaganya. Hal ini diharapkan dapat mempermudah kinerja administratif KYRI yang saat ini hanya memiliki satu pegawai eselon 1, yaitu Sekretaris KYRI. Prof. Amzulian Rifai menegaskan,

"Dalam rangka memenuhi tugas-tugas yang semakin kompleks, kami membutuhkan penambahan sumber daya manusia di level tersebut,'' jelasnya.

Diskusi publik ini juga menjadi ajang untuk mengumpulkan masukan nyata dari berbagai pihak terkait perubahan RUU Komisi Yudisial. KYRI dan Unri berharap agar masukan yang diperoleh dapat menjadi dasar yang kuat dalam proses perubahan undang-undang yang sedang berlangsung.

Sebagai ungkapan terima kasih atas kesempatan ini, KYRI mengucapkan apresiasi kepada Unri yang telah menyediakan tempat untuk berlangsungnya diskusi ini.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Riau yang telah menjadi tuan rumah diskusi publik ini. Semoga hasil dari diskusi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk perubahan yang kita harapkan,'' tutupnya.

Diskusi publik yang membahas penguatan Komisi Yudisial melalui advokasi perubahan kedua RUU Komisi Yudisial Nomor 22 tahun 2004 ini juga menghadirkan narasumber kunci, yaitu Wakil Badan Legislasi DPR RI, H. Abdul Wahid, S. Pdi, M. Si, dan Dr. Dodi Haryono, S. Hi, SH, MH.

Kehadiran narasumber ini memberikan perspektif yang berharga dalam mendiskusikan perubahan yang dibutuhkan dalam peran KYRI di Indonesia. ***