PEKANBARU – Aktivitas penambangan galian C yang dilakukan PT KKU di wilayah Sungai Jalai, Kabupaten Kampar, terus menuai protes dari masyarakat. Bahkan, warga baru-baru inu sempat menutup akses jalan desa yang digunakan untuk mobilitas angkutan hasil tambang sebagai bentuk kekecewaan terhadap perusahaan.

Aksi tersebut dipicu oleh dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat. Sejumlah keluhan mencuat, mulai dari kekeringan lahan persawahan hingga surutnya air sumur yang selama ini menjadi sumber utama kebutuhan sehari-hari warga.

Persoalan ini telah dibahas oleh Komisi III DPRD Riau beberapa waktu lalu bersama pihak terkait dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari solusi atas konflik yang berkembang. Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyampaikan bahwa dari hasil pertemuan tersebut disepakati dua poin penting sebagai jalan tengah antara masyarakat dan pihak perusahaan.

Pertama, aktivitas penambangan tetap diperbolehkan berlanjut di area seluas 16 hektare yang dikenal sebagai Danau Bakung. Lokasi tersebut sejak awal memang telah disepakati sebagai wilayah operasional, dan keputusan itu diterima oleh seluruh pihak dalam forum RDP.

Namun demikian, lanjut Edi Basri, kelanjutan aktivitas tambang tersebut harus dibarengi dengan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, PT KKU diwajibkan membayar retribusi kepada desa sebesar Rp45.000 per mobil angkutan material. Kewajiban itu diketahui belum dipenuhi sejak Agustus 2024.

“Ini yang menjadi tuntutan utama masyarakat. Mereka tidak menolak penambangan di Danau Bakung seluas 16 hektare itu, tetapi dengan syarat retribusi yang tertunggak harus dibayarkan terlebih dahulu,” ujar Edi Basri, Senin (13/4/2026).

Poin kedua yang disepakati, jelas politisi Partai Gerindra tersebut, adalah penghentian sementara aktivitas penambangan di lokasi lain yang diduga menjadi penyebab utama kekeringan sumur dan sawah masyarakat. Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian sekaligus upaya mencegah dampak lingkungan yang lebih luas.

Dalam RDP itu juga terungkap bahwa pihak perusahaan tidak membantah adanya kewajiban pembayaran retribusi sebagaimana yang dituntut masyarakat. Hal ini semakin memperkuat dasar tuntutan warga agar kewajiban tersebut segera direalisasikan.

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Kampar, Edi Basri menegaskan bahwa kesepakatan yang telah dicapai harus dihormati oleh semua pihak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif dan tidak terpancing emosi yang berpotensi memicu konflik berkepanjangan.

Sementara itu, pihak kepolisian melalui Kapolres setempat juga telah mengimbau kedua belah pihak agar menahan diri demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

“Perusahaan juga harus bijak. Jangan sampai ada tindakan yang memancing konflik lebih besar di tengah masyarakat. Semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan dialog,” tegasnya.

Ia berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara damai dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kehidupan warga sekitar. ***