
PEKANBARU - Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera Drs Amral Fery, MSi, mengingatkan, bagian humas (hubungan masyarakat) di instansi pemerintah harus mempelajari dan memahami budaya masyarakat setempat, agar informasi yang disampaikan ke publik tidak menyinggung atau menciderai perasaan kelompok mana pun.
Hal itu disampaikan Amral saat memberikan sambutan pada pembukaan ''Kegiatan Pembinaan Teknis Peningkatan Peran Kehumasan Meningkatkan Citra Instansi'', di aula Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan P3E Sumatera di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru, Riau, Senin pagi (20/11/2017).
Menurut Amral, budaya masyarakat di masing-masing daerah berbeda, sehingga penyebab ketersinggungan masyarakat juga akan berbeda. Bisa saja, sesuatu hal lazim atau wajar dilakukan di daerah tertentu, namun merupakan masalah di daerah lainnya.
''Perbedaan budaya antara daerah, kadang menyebabkan kepatutan tentang hal tertentu juga berbeda. Hal yang dianggap biasa saja di daerah tertentu, bisa merupakan hal sensitif di daerah lainnya,'' ujarnya.
Alumni Universitas Andalas Padang ini mencontohkan, bila kita berada di Riau, maka harus memahami budaya masyarakat Riau, agar bisa terhindar dari sikap dan tindakan yang akan menyinggung perasaan masyarakat Riau.
''Jadi, jangan menggunakan nilai-nilai yang dipegang masyarakat daerah di luar Riau, dalam mempertimbangkan kebijakan atau kegiatan yang akan dijalankan di Riau. Gunakanlah nilai-nilai yang dianut masyarakat Riau sebagai sandarannya, sehingga kegiatan yang dijalankan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Riau,'' sebut Amral.
Menurut Amral, humas pada instansi-instansi di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya di Lingkungan Hidup, bisa menjalankan peran sangat besar, karena luasnya cakupan lingkungan hidup. ''Lingkungan hidup itu cakupannya kan sangat luas, maka tentunya peran humas di instansi Lingkungan Hidup juga sangat besar. Banyak hal tentang lingkungan yang harus kita informasikan ke publik, dengan harapan bisa meningkatkan kesadaran publik untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan,'' ucapnya.
Meskipun humas instansi bisa menyampaikan berbagai informasi ke publik, termasuk melalui media massa, namun Amral mengingatkan, tetap harus berhati-hati dan penuh pertimbangan. ''Misalnya terkait dengan kebijakan yang hanya menjadi kewenangan pimpinan, maka humas jangan berinisiatif sendiri tanpa meminta persetujuan pimpinan terlebih dahulu. Sebab, bila bermasalah, dampaknya bukan hanya kepada personal humas, tapi kepada instansi,'' sambung Amral.
Kegiatan Pembinaan Teknis Peningkatan Peran Kehumasan Meningkatkan Citra Instansi tersebut diikuti 35 peserta yang berasal dari berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Riau. Panitia menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Hasan Basril dan Firman Agus. Hasan Basril adalah dosen jurnalistik dan pers di UIN Suska Riau, Universitas Muhammadiyah Riau dan STISiP Persada Bunda. Hasan Basril juga merupakan Pemimpin Redaksi Goriau.com, Koordinator Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru dan Ketua Majelis Etik Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Riau.
Sedangkan Firman Agus merupakan Redaktur Pelaksana Harian Riau Pos dan Ketua AJI Pekanbaru. rilis