BAGANSIAPIAPI – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Rokan Hilir, Acil Siswanto, mengingatkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak sembarangan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terkait masa kerja tenaga honorer.

Peringatan ini disampaikan usai Rapat Koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Pemkab Rohil, Fauzi Efrizal, Rabu (12/2/2025), yang dihadiri Kepala OPD, Camat, dan Kepala Puskesmas se-Rohil.

Informasi tersebut membuat tenaga honorer yang belum genap dua tahun bekerja merasa resah. Kekhawatiran pun meluas, dengan berbagai tanggapan beredar di tengah masyarakat, termasuk dalam perbincangan di kedai-kedai kopi Bagansiapiapi.

Pada Sabtu (15/2/2025), diketahui bahwa OPD tengah melakukan verifikasi data tenaga non-ASN di masing-masing instansi. Hal ini dilakukan menyusul kebijakan Kementerian PAN-RB yang sejak 2023 melarang pengangkatan tenaga honorer dan penganggaran gaji untuk mereka pada 2025.

Kepala BKDSDM Rohil, Acil Siswanto, menyatakan bahwa untuk tahap kedua seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tersedia 1.011 formasi. Ia pun menegaskan pentingnya validitas data dalam penerbitan SPTJM.

"Saya sudah sampaikan kepada Kepala OPD, Camat, Kepala Puskesmas, dan Kepala Sekolah agar tidak bermain-main dengan data tenaga honorer. Jangan sampai ada SPTJM yang memuat informasi tidak benar terkait masa kerja honorer di bawah dua tahun. Jika hal ini terjadi, itu termasuk tindak pidana dengan sanksi hukum yang tegas," ujar Acil.

Menurutnya, penyimpangan dalam penerbitan SPTJM dapat merugikan tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun namun tereliminasi oleh honorer yang baru bekerja kurang dari dua tahun.

"Jika ada laporan atau temuan, kami akan menindaklanjuti. Saat ini, ada dua kasus yang sedang kami proses," tambahnya.

Honorer Khawatir Adanya Manipulasi Data

Sejak beredarnya informasi terkait Rapat Koordinasi OPD yang membahas tenaga honorer, kekhawatiran tenaga honorer lama semakin meningkat. Mereka menduga ada kemungkinan manipulasi data oleh OPD dalam menerbitkan Surat Keterangan Tenaga Honorer.

"Kami khawatir surat keterangan ini justru menguntungkan honorer yang baru bekerja kurang dari dua tahun, sementara kami yang sudah belasan tahun malah tersingkir," ujar Sanda (bukan nama sebenarnya).

Ia juga mempertanyakan bagaimana tenaga honorer yang belum mencapai dua tahun masa kerja bisa mendapatkan status PPPK.

"Jika ada penyimpangan, sebaiknya ditelusuri. Jangan sampai ada honorer yang belum dua tahun bekerja, tapi tiba-tiba sudah masuk dalam seleksi PPPK," tambahnya.

Para tenaga honorer berharap agar Kepala OPD berlaku jujur dan berpegang pada aturan hukum yang berlaku.

"Ingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 68 UU PDP, yang menyebutkan sanksi pidana enam tahun penjara dan denda hingga Rp6 miliar bagi pelanggar," tegas salah satu tenaga honorer. ***