PEKANBARU - Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Riau terancam belum bisa terakreditasi di tahun 2019, akibat kurangnya anggaran untuk kebutuhan peralatan kesehatan.

Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Senin, (19/11/2018).

Menurut Indra, anggaran yang dibutuhkan maksimal Rp140 miliar untuk penyediaan alat kesehatan tersebut. Namun, karena RSD Madani merupakan tipe C, tidak diperlukan anggaran sebanyak itu, meskipun anggaran yang ada tidak cukup.

"Tahun 2019 nanti kita membutuhkan anggaran untuk alat kesehatan Rp140 miliar. Tetapi itu maksimal, karena kita ini rumah sakit tipe C," ujarnya.

Sementara itu, anggaran yang tersedia hanya Rp23 miliar, yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), ditambah dana APBD Murni sekitar Rp6 miliar, sehingga total sekitar Rp27,5 miliar. Padahal, banyak peralatan yang perlu disediakan untuk mencapai akreditasi tersebut.

Diantaranya instalasi rawat inap, radiologi, dan sebagainya yang cukup mendesak. Sedangkan untuk tenaga medis, pihaknya masih memanfaatkan tenaga dari hasil CPNS.

"Tapi kita masih mencoba peluang - peluang lain, kalau masih kurang untuk akreditasi, kita coba anggarkan di APBD Perubahan," terangnya.

Lebih jauh, Indra Pomi juga mengungkapkan bahwa kurangnya anggaran untuk alat kesehatan ini tidak hanya berdampak pada akreditasi, melainkan juga kerjasama BPJS kesehatan.

Sehingga, tanpa kelengkapan alat kesehatan, akan berimbas kepada pasien peserta BPJS Kesehatan. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebelumnya, Zaini Rizaldi mengakui bahwa pihaknya belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, karena belum lengkapnya fasilitas pelayanan di rumah sakit tersebut.

"Kita belum bisa, karena fasilitasnya belum lengkap, seperti rawat inap, pemeriksaan penunjangnya, dan sebagainya, belum semuanya ada," tuturnya. ***