SELATPANJANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti, Riau menggelar ekspos hasil kinerja sepanjang 2022 di masing-masing bidang. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Kejari, Kamis (22/12/2022).

Kepala Kejari Kepulauan Meranti, Waluyo didampingi Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Tiyan Andesta, Kasi Pidsus, Sri Mulyani Anom, serta sejumlah kasi lainnya memamparkan capaian kinerja yang dimulai dari bidang pembinaan, intelijen, pidana umum dan bidang lainnya.

Untuk bidang pembinaan, Kejari Kepulauan Meranti dengan dengan jumlah pegawai seluruhnya berjumlah 46 orang terdiri dari 12 orang Jaksa, 19 Tata Usaha dan 15 orang honorer .

"Untuk pengembangan pegawai, Kejaksaan Negeri Meranti telah mengirimkan dua orang pegawai mengikuti Diklat PPPJ (pendidikan pelatihan pembentukan jaksa) dan 7 CPNS (calon pegawai negeri sipil) mengikuti Diklat TAK (teknis administrasi kepegawaian)," sebut Waluyo mengawali pemaparannya dalam press rilis tersebut.

Selanjutnya, PNPB (peneriman negara bukan pajak) yang berhasil disetorkan oleh bidang Pembinaan ke negara selama tahun 2022 adalah sebesar Rp370. 027.860.

Selanjutnya, capaian kinerja bidang intelijen. Telah melaksanakan 4 kegiatan penyelidikan, untuk kegiatan PAKEM (pengamatan aliran kepercayaan masyarakat). 2 kegiatan yaitu, mengundang beberapa stakeholder termasuk juga tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi adanya aliran kepercayaan yang meresahkan masyarakat mengarah kepada radikalisme.

Kegiatan penerangan hukum dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan, diantaranya kegiatan JMS (jaksa masuk sekolah) dilaksanakan 4 kegiatan di beberapa sekolah di wilayah Tebingtinggi. Intelijen Kejari Meranti juga di undang sebagai narasumber dalam beberapa kegiatan seperti bimtek terhadap kepala desa di Kepulauan Meranti, serta kegiatan sosialisasi hukum terhadap kepala sekolah.

"Selanjutnya juga dilaksanakan kegiatan jaksa menyapa yang ditaja oleh RRI di Pekanbaru. Kegiatan tersebut sebagai sarana pencegahan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti agar dari resiko hukum," ujarnya.

Waluyo melanjutkan pemaparannya terkait capaian kinerja bidang pidana umum, dengan jumlah perkara ditangani cukup beragam mulai dari perkara narkotika, pencurian, persetubuhan anak dibawah umur, pembunuhan, dan perjudian terdiri dari 158 SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan).

"Prapenuntutan sebanyak 141 perkara, penuntutan sebanyak 156 perkara yang telah dieksekusi sebanyak 154 perkara. Selama tahun 2022 belum ada perkara yang dilaksanakan dengan mekanisme restoratif justice, adapun pelaksanaan proses sidang masih dilaksanakan secara virtual walaupun pandemi covid-19 sudah mulai berkurang," ucapnya.

Selanjutnya, capaian kinerja bidang pidana khusus, Waluyo menjelaskan jumlah perkara korupsi yang ditangani, penyelidikan yang sedang dilaksanakan yaitu sebanyak 5 perkara dan penyidikan sebanyak 2 perkara yaitu dugaan tipikor penggunaan alat rapid test anti body milik pemerintah daerah Kepulauan Meranti dan pemotongan jasa tenaga kesehatan rapid test berbayar pada Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada 2020 atas nama tersangka Misri Hasanto dan dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pengelolaan APBDes Tanjung Kulim, Kecamatan Merbau tahun anggaran 2019.

"Untuk terdakwa Misri Hasanto tuntutan tiga tahun enam bulan, denda dua ratus juta rupiah, subsider tiga bulan penjara. Putusan dua tahun enam bulan, denda seratus juta, subsider dua bulan. Jika tidak membayar uang penggati subsider sepuluh bulan kurungan. Untuk dugaan tipikor terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahap 1 tahun anggaran 2015 sebesar Rp341.689.415 Desa Lukit, Kecamatan Merbau," jelasnya.

Untuk capaian kinerja bidang perdata dan tata usaha negara Perdata dan Tata Usaha Negara bahwa untuk Bidang Pidana Jaksa Pengacara Negara ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 diantaranya, MoU yang terlaksana ada lima kegiatan yaitu dengan Pemkab Meranti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Riau-Kepri Cabang Selatpanjang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Meranti.

Kemudian, Perdata Non litigasi Bantuan Hukum terdiri dari SKK BPJS Kesehatan, SKK Bank Riau-Kepri, SKK Dinas PUPR. Pendampingan hukum yang telah dan sedang dilaksanakan pendampingan hukum terhadap Dinas Pendidikan sebanyak 2 kegiatan adalah pendampingan hukum Dinas PUPR sebanyak 7 kegiatan. Sedangkan pelayanan hukum gratis sebanyak 4 kegiatan dan kegiatan Halo JPN sebanyak 5 kegiatan.

"Dapat kami sampaikan dari kinerja pada bidang Perdata dan Tata Usaha Jaksa Negara dalam kegiatan Bantuan Non Litigasi Pengacara sebesar keuangan negara yakni satu miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah. Hukum memulihkan Negara telah berhasil," ungkpnya.

Terakhir, capaian kinerja bidang barang bukti dan barang rampasan diantaranya pemusnahan barang bukti dua kegiatan sebanyak 153 perkara. Pengembalian barang bukti kepada pemiliknya sebanyak 44 perkara. Penyetoran uang rampasan Rp29.112.000. Pelaksanaan pelelangan dalam langsung, terdiri dari 1 tahun sebanyak 6 kali secara bertahap. Tahap I 5 unit kapal motor, Tahap II 5 perkara illegal logging, Tahap III 8 unit sepeda motor, tahap IV 51 drum bahan bakar minyak terdiri solar, 36 drum premium, 8 drum pertalite, dan 1 drum kosong, tahap V, 4 unit Kapal motor dari 6 drum dan tahap VI, 12 unit sepeda motor.

"Untuk bidang barang bukti Kejari Kepulauan Meranti selain telah melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap incracht dan lelang barang bukti eks tindak pidana, bidang barang bukti terus berupaya memberikan pelayanan pengembalian door to door sebagai barang bukti dengan mekanisme memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten "door to sarana Kepulauan Meranti. Selain itu Kejari Kepulauan Meranti akan terus berbenah sebagai wujud institusi perbaikan dengan memberikan pelayanan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Kepuluan Meranti," pungkasnya.***