RENGAT – Pasca vonis 15 tahun yang dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa, Surya Darmadi, dalam perkara tindak pidana korupsi lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah melakukan pengecekan, pemantauan dan pengamanan terhadap seluruh barang sitaan.

Hal itu dilakukan Kejaksaan Agung RI melalui jajaran Kejaksaan Negeri Inhu yang dipimpin langsung Kajari Inhu, Winro Tumpal Halomoan Haro Munthe.

"Kegiatan tersebut kita laksanakan selama tiga hari, sejak Selasa (24/9) hingga Kamis (26/9/2024)," kata Kajari Inhu, Winro Tumpal Haro Munthe melalui Kasi Intelijen Kejari Inhu, Muhammad Ulinnuha kepada GoRiau.com, Jumat (27/9/2024) via pesan elektroniknya.

Disebutkan Ulin, sapaan akrab Muhammad Ulinnuha, pengecekan, pemantauan dan pengamanan terhadap seluruh barang sitaan yang telah disita oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI ini, dilakukan dalam rangka memastikan bahwa barang yang telah disita dalam kondisi baik, tidak berubah bentuk, tidak hilang, tidak beralih, dan/atau tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

GoRiau Tim Kejari Inhu yang dipimpin
Tim Kejari Inhu yang dipimpin langsung, Winro Tumpal Halomoan Haro Munthe, SH MH saat melakukan pengecekan PKS Duta Palma Group

"Adapun barang sitaan yang kita lakukan pengecekan diantaranya adalah, 20 unit kapal, 9 lahan perkebunan, pabrik kelapa sawit dan termasuk bangunan yang berada diatasnya," tutur Ulinnuha.

Dua puluh unit kapal tersebut, saat ini dititipkan kepada PT Delimuda Nusantara di Sungai Indragiri, Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Inhil.

"Saat kita lakukan pengecekan, semuanya masih dalam keadaan baik, tidak berubah bentuk dan juga tidak disalahgunakan pihak lain," bebernya.

Selain itu lanjut Ulin, pihaknya bersama tim yang terdiri dari unsur aparat terkait dari pemerintah desa, Babinsa dan Babinkamtimbas setempat juga melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap 9 barang sitaan berupa tanah kebun beserta bangunan diatasnya yang tersebar di beberapa tempat.

Antara lain, satu perkebunan kelapa sawit beserta bangunan dalam perkebunan yang dikuasai oleh PT Palma Satu dengan luas areal 14.144 Ha yang berada di Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida dan Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal Inhu.

Satu pabrik kelapa sawit (PKS) beserta bangunan lain yang dikuasai PT Kencana Amal Tani (KAT) di Kecamatan Seberida, Kabupaten Inhu. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit beserta bangunan yang dikuasai PT KAT seluas kurang lebih 5.381 hektar berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) nomor 02 tanggal 21 Januari 1997 di Desa Kelesa dan Desa Ringin, Kecamatan Seberida Kabupaten Inhu.

Kemudian 1 bidang tanah perkebunan kelapa sawit beserta bangunan diatasnya yang dikuasai oleh PT KAT seluas 3.792 hektar berdasarkan sertifikat HGU nomor 03 tanggal 06 November 2003 di Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Inhu.

Satu perkebunan kelapa sawit beserta bangunan dalam perkebunan yang dikuasai PT Seberida Subur (SS) dengan luas 6.132 hektar yang berada Desa Penyaguan dan Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Inhu.

Selanjutnya satu perkebunan kelapa sawit beserta bangunan didalam perkebunan yang dikuasai oleh PT Panca Agro Lestari (PAL) dengan luas kurang lebih 3.000 Ha yang berada di Desa Penyaguan dan Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Inhu.

Satu bidang tanah perkebunan kelapa sawit beserta bangunan yang dikuasai PT Banyu Bening Utama (BBU) seluas 6.417,90 hektar berdasarkan sertifikat HGU nomor 01 tanggal 10 Desember 2007 di Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida, Inhu.

Satu perkebunan kelapa sawit beserta bangunan yang dikuasai PT BBU dengan luas 1.551 Ha yang berada di Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, Inhu. Satu PKS beserta bangunan yang dikuasai oleh PT BBU di Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, Inhu, beber Ulin.

Dan guna mengantisipasi terjadinya konflik sosial pasca penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi dan korporasi serta tindak pidana pencucian uang atas nama Surya Darmadi dan PT Duta Palma, maka Kajari Inhu akan membentuk satuan tim terpadu.

"Satuan tim terpadu ini nantinya terdiri dari berbagai unsur perangkat daerah, untuk turut aktif bersama-sama mendukung penanganan perkara tersebut dan menciptakan kondisi yang aman dan kondusif," jelasnya.

Dengan demikian sambung Ulin, pihaknya dalam hal ini Kajari Inhu menghimbau kepada semua pihak dan masyarakat untuk selalu mematuhi dan mentaati proses hukum yang berlaku, dan tidak melakukan tindakan atau aksi yang berlebihan, bahkan berupaya menghambat proses penegakan hukum, pungkasnya. ***