strong>PASIR PENGARAIAN – Kasus dugaan penggelapan dana nasabah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Primadona di Desa Bono Tapung, Kecamatan Tandun, mulai menunjukkan perkembangan. Laporan pengaduan (Lapdu) dari para nasabah telah diserahkan ke bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hulu (Rohul), Senin (13/1/2025).

Kajari Rohul, Fajar Haryo Wimbuko, SH, MH, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan tengah mempelajarinya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

“Lapdu sudah saya disposisi kepada kasi pidsus untuk dipelajari terlebih dahulu,” ujar Fajar melalui pesan WhatsApp. Ia memastikan bahwa laporan akan ditangani sesuai prosedur yang berlaku di institusi Adhyaksa.

Proses ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para nasabah Bumdes Primadona yang selama ini tidak bisa menarik dana mereka. Khaerul Arifin (32), salah satu perwakilan nasabah yang turut menyerahkan laporan, berharap kasus ini segera ditindaklanjuti.

“Harapan kami jelas, keadilan. Hingga kini, tidak satu pun nasabah Bumdes Primadona yang bisa menarik dananya. Artinya, ada kejanggalan di sini,” ungkap Khaerul. Ia menambahkan, bukti permulaan yang disampaikan sudah cukup kuat, termasuk data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) yang menunjukkan ketidaksesuaian laporan keuangan.

Hal senada disampaikan Ari Ashari (53), nasabah lain yang hadir di Kejari Rohul. Ia berharap ada peningkatan status kasus dalam waktu dekat, termasuk pemanggilan terhadap para terlapor.

“Semoga dalam waktu dekat ada proses hukum yang jelas, sehingga keresahan yang kami alami dapat segera teratasi,” ujarnya.

Para nasabah juga menekankan pentingnya proses hukum yang objektif, khususnya dari Pidsus Kejari Rohul, untuk memastikan kasus ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka berharap, jika ditemukan unsur pidana, ada tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab. ***