PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau menggelar rapat koordinasi perdana dengan tiga entitas baru hasil pemekaran di provinsi tersebut, yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, dan Kementerian HAM Riau. Rapat berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Senin (13/1/2025).

Rapat ini membahas strategi pengelolaan aset, pembagian sumber daya manusia (SDM), serta harmonisasi tata kelola ruang kantor dalam masa transisi.

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Nur Ichwan, memimpin langsung pertemuan yang dihadiri oleh Plt Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Riau, Muhammad Lukman; Plh Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Riau, Habiburrahman; dan perwakilan Kementerian HAM Riau, Jenni Manalu. Pejabat struktural lainnya, seperti Kepala Divisi Pelayanan Hukum Johan Manurung dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan Dina Rasmalita, turut hadir.

Kolaborasi untuk Transisi yang Lancar

Dalam sambutannya, Nur Ichwan menekankan pentingnya sinergi antar-entitas agar proses transisi berjalan lancar.

“Rapat ini adalah langkah awal untuk menyelaraskan pembagian aset, termasuk bangunan kantor, rumah dinas, dan kendaraan operasional. Saya harap semua pihak dapat memberikan masukan konstruktif dengan mengesampingkan ego sektoral,” ujar Nur Ichwan.

Muhammad Lukman menyoroti perlunya evaluasi tata letak ruang kantor demi menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan nyaman.

“Tata letak yang terorganisir mencerminkan kesiapan organisasi dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Fokus pada Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan

Habiburrahman menyoroti kebutuhan harmonisasi fasilitas, terutama terkait pelayanan publik.

“Kantor Imigrasi Pekanbaru membutuhkan perbaikan fasilitas parkir yang saat ini masih menjadi aset Kanwil. Pengalihan aset ini akan sangat membantu peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Jenni Manalu dari Kementerian HAM Riau menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menghadirkan pelayanan yang optimal.

“Harmonisasi ini tidak hanya soal pembagian aset dan SDM, tetapi juga menyatukan langkah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Riau,” ujarnya.

Komitmen Bersama

Rapat yang berlangsung dinamis ini menghasilkan beberapa poin penting, termasuk perlunya koordinasi lebih lanjut terkait pengelolaan aset, layout ruangan, dan penataan SDM.

Sebagai penutup, para peserta rapat sepakat untuk terus menjalin sinergi demi memastikan layanan publik di Provinsi Riau semakin berkualitas dan terintegrasi. ***