PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengingatkan agar manajemen Riau Petroleum sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) yang ditunjuk sebagai pengelola Participating Interest (PI) 10 Persen Blok Rokan, serius mempersiapkan diri.

"Pemprov Riau sudah diberi ruang dan menunjuk Riau Petroleum sebagai pengelola PI 10 Persen. Kita menuntut Riau Petroleum harus siap. Kalau manajemen Riau Petroleum tidak mampu, angkat bendera putih secepatnya. Agar tidak sia-sia," kata Hardianto ketika diwawancara usai mengikuti audiensi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Masyarakat Riau (FKPMR) di Kantor DPRD Riau, Senin (17/2/2020).

Jika memang tidak sanggup, kata Hardianto, ia pun menawarkan solusi kepada Pemprov Riau untuk membentuk BUMD yang baru dan lebih mampu.

"Solusinya akan kami rekomendasikan untuk membentuk BUMD baru yang capable (mampu, red). Agar Blok Rokan ini kedepannya bisa menjadi solusi untuk mengentaskan pengangguran anak-anak di Riau," ujarnya.

Sebab, kata Hardianto, selama ini anak-anak daerah masih sering terpinggirkan dan tidak mendapat kesempatan kerja di kampungnya sendiri.

"Contohnya di Mandau, padahal di sana lapangan Blok Rokan, tapi anak Mandau masih banyak yang menganggur nggak punya pekerjaan. Kami tak ingin lagi seperti itu. Anak lokal harus diberi kesempatan yang sama," ujarnya. ***