PEKANBARU - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Riau, Zulfi Mursal mendukung jika memang Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) bisa berjuang merebut Blok Rokan dengan skema Business to Business (B to B) dengan Pertamina.

Melihat pengalaman sebelumnya, Mantan Ketua DPRD Siak ini mengakui bahwa kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memang masih dipertanyakan, dan Fraksi PAN menyebut bahwa LAMR sedang berjuang untuk bisa terlibat melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA).

"Kita dukung kalau memang bisa, kenapa tidak? kalau ini bisa, menurut saya ini hal yang baru bagi Riau, bahwa lembaga adat yang bergerak menjaga istiadat mampu merebut peluang yang ada di Riau," ujar Zulfi, kepada GoRiau.com, Rabu (17/2/2021).

Perjuangan lembaga adat mengelola Blok minyak, lanjutnya, sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh LAM Siak untuk merebut blok CPP, dan Alhamdulilah perjuangan itu berhasil walaupun LAM Siak menyerahkan ke BUMD Bumi Siak Pusako (BSP).

"Saya rasa itu untuk tambahan komentar-komentar saya sebelumnya, kami dari PAN akan selalu bergerak untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Riau yang bisa merubah ekonomi masyarakat, dan ujungnya untuk kesejahteraan," terangnya.

Sebelumnya, Zulfi Mursal mengatakan pihaknya menghargai upaya LAMR memperjuangkan Blok Rokan, tetapi ia menyebut soal Pengelolaan seharusnya tidak dikerjakan LAMR.

"Persoalan LAMR berjuang, ini penting tentu saja. Tapi masalah pengelolaan itu apa harus LAMR?," Ucap Zulfi, Rabu, 17 Februari 2021.

Ia menjelaskan, secara fungsional hal ini tidak sesuai dengan LAMR sebagai lembaga adat. Menurutnya hal ini harus diserahkan kepada BUMD sesuai bidang kerjanya.

"Dilihat regulasi apa yang menjadi tugas dan fungsi pokok LAMR itu di provinsi Riau. Kalau mengatasnamakan daerah kan BUMD ada. Bidang tugasnya mengelola itu," jelas Zulfi. ***