JAKARTA - Dirjen Bina Pemdes Kemendagri (Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri), Yusharto Huntoyungo mengungkapkan, jumlah Posko PPKM tingkat desa telah mencapai 54.859 Posko per 14 September 2021 dan tersebar di 74.961 desa di seluruh Indonesia.

Jumlah itu mengalami peningkatan sebanyak 34 Posko dari catatan sebelumnya sehingga prosentase pembentukan posko telah mencapai 73,18%. Artinya, kinerja tim pemantau pembentukan dan kegiatan Posko PPKM Mikro Ditjen Bina Pemdes membuahkan hasil positif.

Meski begitu, kata Yusharto, pihaknya terus memfasilitasi percepatan pembentukan Posko PPKM mikro tingkat desa agar seluruh desa yang bedasarkan ketentuan harus memiliki Posko bisa segera membangun Posko.

Yusharto memaparkan, masih ada 18 provinsi yang belum seratus persen desanya memiliki Posko PPKM. Rinciannya, Bengkulu (96,94%), Kalteng (93,93%), NTB (93,73%), Sulteng (87,35%), Kalbar (82,03%), Jateng (81,11%), Sultra (71,80%), Kep.Riau (62,55%), Sumut (57,36%), Banten (47,58%), Maluku Utara (42,14%), Kalsel (37,71%), Sulut (29,53%), Papua Barat (10,85%), NTT (8,89%), Maluku (3,09%), Sulbar (2,96%), Papua (0,74%).

"Kami mendorong, provinsi yang belum 100% untuk mempercepat pembentukan Posko PPKM Mikro tingkat desa. Ayo sama-sama kita percepat capai 100 persen," kata Yusharto dikutip dari GoNEWS.co, Rabu (15/9/2021).

Tak hanya mendorong percepatan pembentukan Posko PPKM Mikro tingkat desa, tim juga memonitor kelengkapan SK Kades (kepala desa) atas pembentukan Posko.

"Selain itu tim juga memonitor penyusunan Perdes dan Perkases tentang APBDes, terutama untuk refocusing dan realokasi belanja untuk mendukung tugas Posko PPKM Mikro," pungkas Yusharto.***