JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon memastikan seluruh aktivitas parlemen MPR/DPR akan ikut pindah dari Jakarta menuju ke Kalimantan Timur bila Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pemindahan ibu kota negara Indonesia.

Tak hanya bangunan baru yang harus disediakan, para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di pemerintah pusat sudah pasti akan dipindahkantugaskan ke ibu kota baru tersebut.

Namun demikian kata Fadli, saat ini sudah banyak ASN di bawah naungan pemerintah pusat yang keberatan terhadap rencana pemindahan ibu kota ke Kaltim oleh Jokowi. Ia menganggap Jokowi tak melakukan kajian secara matang dan terkesan amatiran saat merencanakan pemindahan ibu kota.

"PNS saja saya dengar sudah banyak yang mengeluh, tidak mau dan menolak. Nah, inilah karena memang dijalankan secara amatiran," ujar Fadli di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Melihat hal itu, Fadli menyarankan agar Jokowi terlebih dahulu mendengarkan pendapat dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengkaji lebih serius soal pemindahan ibu kota. Ia tak ingin proses pemindahan ibu kota Indonesia dilakukan secara sembarangan tanpa ada kajian serius.

"Dengar dulu dong pendapat-pendapat masyarakat, para ahli, akademisi, perguruan tinggi. Bukan hanya niat mungkin karena dapat wangsit dari mana gitu," kata dia.

Jika Ibu Kota Pindah lanjutnya, maka dipastikan semua bakal pindah termasuk parlemen."Lah, semua dong, semua ikut pindah, kalau ibu kotanya dipindah, semua pindah, DPR juga pindah,"

Seluruh kegiatan dan aktivitas institusi pemerintah pusat kata Fadli lagi, sudah dipastikan akan dipindahkan dari Jakarta menuju Kalimantan Timur.

Tak hanya DPR, Fadli turut menyebut Istana Negara dan seluruh gedung kementerian dan lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah pusat harus disediakan di ibu kota negara yang baru tersebut. "Istana pindah, gedung DPR pindah, DPD kementerian semua ada 34 kementerian pindah. Badan-badan pindah semua pindah," kata dia.***