PEKANBARU – Hingga kini belum juga ada kepastian dari pemerintah pusat kapan dana Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan ladang minyak di Riau diserahkan ke Provinsi Riau.

Jika dana tersebut tak kunjung cair, kata Wakil Ketua DPRD Riau H Hardiyanto SE, dipastikan APBD Perubahan Provinsi Riau mengalami defisit Rp800 miliar.

"Sampai detik ini, dana PI yang Rp800 miliar itu tak kunjung diterima, kalau memang tak kunjung cair, maka APBD Perubahan Riau tahun 2023 mengalami defisit," kata Hardiyanto, Kamis (21/9/2023).

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Riau Syafruddin Poti mengatakan, RAPBD Perubahan 2023 mencapai Rp10,6 Triliun, naiknya nilai RAPBD Perubahan, kata Poti, berasal dari penerimaan pajak bahan bakar minyak kendaraan, pajak rokok. Kemudian, kata dia, ada beberapa pendapatan lainnya yang bertambah.

Politisi PDIP ini berharap PI 10 persen segera masuk ke kas daerah. Untuk itu ia meminta direktur PT Riau Petroleum yang mengelola PI 10 persen tersebut segera menuntaskan persoalan administrasi dengan SKK Migas dan PT Pertamina," Jika tidak, maka RAPBD Perubahan dalam kondisi defisit," tutupnya. ***