PEKANBARU – Gubernur Riau Terpilih, Abdul Wahid, mulai menunjukkan langkah awalnya dengan bersilaturahmi ke sejumlah kementerian di Jakarta. Dalam unggahan di akun media sosial pribadinya, Wahid terlihat bertemu dengan sejumlah pejabat, seperti Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Wahid menjelaskan bahwa kunjungannya bersifat pribadi dan tidak dalam kapasitas resmi.

“Kunjungan pribadi saja, karena sebagian besar kabinet Presiden Prabowo ini adalah teman dan kolega saya saat di DPR RI dulu,” ujar Wahid.

Ia juga menyebutkan bahwa diskusi dengan beberapa menteri sempat berlangsung, terutama terkait kondisi Provinsi Riau. Wahid berharap dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat untuk memajukan Riau.

“Kepada Pak Tito (Mendagri), saya meminta petunjuk agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat dijalankan, dengan sinergi yang kuat dan tentu dukungan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Wahid berdiskusi mengenai pertumbuhan ekonomi di Riau.

“Kami berharap Riau bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, karena potensi yang kita miliki sangat melimpah,” jelas Wahid.

Selain itu, Wahid juga mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait potensi sumber daya energi di Riau. Ia menambahkan bahwa perhatian juga diberikan kepada kondisi tenaga kerja di Riau saat berdialog dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding.

“Pak Karding menyoroti tenaga kerja kita yang banyak bekerja di negara jiran, namun belum terkelola dengan baik, bahkan banyak yang ilegal. Ini yang harus kita benahi ke depan,” jelas Wahid.

Wahid menutup pernyataannya dengan rencana untuk menyusun master plan pembangunan Provinsi Riau sebagai panduan pembangunan ke depan. Ia berkomitmen untuk meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat agar program-program yang direncanakan dapat berjalan optimal. ***