PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Pelalawan selalu terindikasi nepotisme. Banyak kalangan pejabat menitipkan anak, keponakan, bahkan pihak luar yang membayar secara pribadi untuk menjadi pegawai pemerintah.

Di tahun 2013 ini, penerimaan CPNS kembali dibuka. Masyarakat mengharapkan jalurnya bisa sesuai dengan prosedur tanpa nepotisme. "Kalau untuk soal itu kan sudah bukan rahasia umum lagi, tapi kita harapkan untuk tahun ini penerimaan CPNS dapat sesuai dengan prosedur," kata salah satu calon legislatif DPRD Pelalawan tahun 2014 mendatang, Faizal SE, pada media ini, Minggu (1/9/2013).

Faizal yang juga menjadi Ketua GRIB Pelalawan ini mengatakan, bahwa saat ini masyarakat memang menantikan adanya penerimaan CPNS lagi. Jadi jangan sampai masyarakat yang sudah menunggu lama dan berharap untuk jadi CPNS, akhirnya kembali kecewa karena adanya 'titipan' para pejabat.

"Kan kasihan melihatnya, masyarakat sudah lama menunggu adanya pembukaan CPNS pasca moratorium kemarin, dimana pada tahun lalu tak ada pembukaan CPNS. Sekarang giliran ada pendaftaran CPNS, masyarakat tentu berharap jika penerimaan CPNS ini benar-benar fair," ungkapnya.

Apalagi untuk tahun ini, sambungnya, kuota CPNS di Kabupaten Pelalawan hanya mendapatkan jatah 184 orang saja. Jumlah tersebut belum dibagi-bagi lagi dengan rincian formasi yang kabarnya memang belum keluar. Jadi dirinya mengharapkan agar penerimaan CPNS tahun ini benar-benar sesuai dengan prosedur.

"Ini artinya, pihak-pihak terkait atau para pejabat jangan sampai bermain 'titip-titipan' sehingga masyarakat yang seharusnya benar-benar murni keterima malah tak bisa masuk," tandasnya.

Jika kondisinya seperti itu, lanjutnya, maka yang dikhawatirkan 'titipan' itu tak bisa bekerja maksimal. Karena dari awal pun dirinya sudah tak bersaing secara murni, dan dikhawatirkan hal ini akan merembet pada kinerja mereka saat menjadi pegawai nanti.

"Logikanya kan seperti itu, jika sesuatu yang diinginkan tak diperoleh dengan cara yang murni, maka selanjutnya biasanya kerjanya akan asal-asalan. Dan tentu kita tak mau seperti itu, karena mereka kan nantinya akan menjadi aparatur yang melayani masyarakat," bebernya.

Dikatakannya, sebenarnya pencegahan agar tak terjadi 'titip-titipan' ini bisa dilakukan sejak awal penyeleksian PNS. Artinya, perekrutan CPNS nanti harus dilakukan dengan transparan dan bebas KKN.

"Apalagi dengan adanya UU tentang Kebebasan Informasi Publik, masyarakat wajib tahu, mengapa seseorang lulus dan mengapa seseorang tidak lulus dalam tes CPNS. Dan itu bisa dipublikasikan ke media," tandasnya.

Ditambahkannya, bukan cuma itu, panitia juga semestinya menyediakan kotak pengaduan bagi peserta yang merasa dirugikan. Sehingga dengan begitu, penerimaan CPNS pada tahun ini bisa benar-benar transparan dan terjaga kemurniannya.

"Sekarang kan pemerintah sedang gencar-gencarnya mewacanakan reformasi birokrasi. Nah, sebenarnya esensi reformasi birokrasi itukan diawali dari bagaimana pemerintah menyaring calon-calon birokratnya secara amanah dan profesional," tutupnya.(ilm)