
PEKANBARU, GORIAU.COM - Kasus-kasus korupsi di berbagai wilayah Riau mendapat sorotan serius dari sejumlah kalangan. Khususnya Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan kesiapan untuk mengawal sejumlah kasus korupsi di Kabupaten Rokan Hilir dengan indikasi kerugian negara mencapai Rp145 miliar.
ICW dalam surat elektroniknya yang diterima Kamis malam (3/10/2013), menyebutkan, Rokan Hilir merupakan kabupaten di Provinsi Riau dengan indikasi korupsi terbesar sepanjang beberapa tahun terakhir.
Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2012 juga menyatakan, bahwa Provinsi Riau masuk peringkat tujuh besar sebagai daerah yang banyak dilaporkan dalam kasus korupsi oleh masyarakat.
Hingga akhir tahun 2012, lembaga itu merilis ada sebanyak 1.787 laporan dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Riau dilaporkan ke KPK. Hasil pantuan sementara Riau Corruption Trial dalam sepuluh tahun terakhir setidaknya ada 39 kasus dugaan korupsi yang terjadi di 11 wilayah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Riau.
Rinciannya ; di Provinsi Riau terdapat sebanyak 5 kasus, kemudian Kabupaten Siak dan Kampar masing-masing 5 kasus. Begitu juga dengan Kota Dumai yang juga terdapat 5 kasus, serta Kabupaten Rokan Hulu dan Bengkalis masing-masing sebanyak 4 kasus.
Ada pulau temuana indikasi korupsi di Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu serta Kabupaten Pelalawan masing-masing ada 2 kasus. Disusul kemudian Kabuoaten Kepalauan Meranti dan Kota Pekanbaru masing-masing terdapat satu kasus.
ICW dalam rilisnya menyatakan, bahwa bentuk korupsi yang terjadi umumnya markup, penggelapan dan laporan fiktif atas pengugunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Provinsi Riaudan kabupaten/kota di Riau.
Anggaran yang dikorup terendah tingkatan kabupaten/kota adalah senilaiRp 200 juta yakni di Kota Dumai. Sementara tertinggi berada di Kabupaten Rokan Hilir dengan tiga kasus yang menelan kerugian negara sebesar Rp142 miliar.
Untuk indikasi pelakunya dikabarkan mulai dari gubernur, bupati, kelapa dinas hingga kontraktor.(fzr)