JAKARTA - Salah seorang donatur Tim Pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden (pilpres) 2019menjadi tersangka dalam kasus proyek jalur kereta api.

Dikutip dari Kompas.com, kabar tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto usai batal diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/8/2024).

Hasto mengaku informasi tersebut diperolehnya dari Adi Darmo, Kepala Sekretariat Kantor Pemenangan Jokowi-Ma'ruf pada pilpres 2019.

"Ada pihak yang membantu. Itu semua dicek dipersiapkan dengan baik dan kemudian ternyata ada indikasi, ada dugaan bahwa yang membantu itu di kemudian hari itu menjadi tersangka," ujar Hasto.

Dituturkan Hasto, Adi mengirimkan nomor teleponnya kepada orang tersebut. Karena kontaknya tersimpan di ponsel tersangka itu, maka ia dipanggil KPK. Meski demikian, Hasto mengaku tidak mengenal tersangka dimaksud. Ia juga tidak mengingat siapa saja sosok yang ditemui ketika menjabat Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Tapi saya di dalam seluruh pengecekan saya enggak ada kaitannya dengan persoalan ini. Tapi ya saya hadir untuk memberikan keterangan," ujar Hasto.

Hasto sedianya dijadwalkan penyidik untuk menjalani pemeriksaan pada Jumat (16/8/2024). Namun, karena pada hari tersebut ia menghadiri sidang tahunan dan pidato kenegaraan presiden ia meminta pemeriksaan dipercepat satu hari. Ia mengaku telah melayangkan surat permohonan itu pada Senin (12/8/2024) kemarin.

"Tetapi KPK rupanya sangat sibuk, dan kami memaklumi hal tersebut, sehingga akhirnya tadi disepakati untuk dijadwalkan ulang pada tanggal 20 Agustus, hari Selasa, jam 10 pagi," ujarnya.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatra; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatra, dan Sulawesi. Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.***